Bacotan Online – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja perdana bersama jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Rapat yang dimulai sekitar pukul 11.20 WIB ini sempat diwarnai penegasan penting dari pimpinan komisi terkait substansi agenda pertemuan, sebelum bank sentral memaparkan dinamika moneter terkini.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang memimpin jalannya rapat bersama Wakil Ketua Dolfie OFP dan Fauzi Amro, langsung memberikan catatan pembuka saat materi paparan dibagikan kepada seluruh anggota dewan. Pasalnya, draf materi dari pihak bank sentral memuat tajuk evaluasi kinerja yang dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir di tengah volatilitas pasar keuangan domestik.
“Kita pada hari ini mendapatkan paparan judulnya evaluasi dan arah prioritas kerja BI. Tapi kita mengundang agenda kerja. Ini perlu kita luruskan,” tegas Misbakhun saat membuka rapat kerja di ruang Komisi XI DPR.
Meluruskan Diksi demi Menjaga Sentimen Pasar
Menurut Misbakhun, pemilihan diksi di ruang parlemen memiliki bobot kalkulasi yang sangat sensitif bagi para pelaku pasar modal dan investor institusi. Istilah “evaluasi” dalam agenda parlemen kerap dipersepsikan publik sebagai sinyal adanya kegagalan operasional kebijakan moneter atau pengawasan performa mendadak terhadap bank sentral.
Padahal, undangan resmi yang dilayangkan Komisi XI secara tegas berfokus pada sinkronisasi agenda strategis, koordinasi kebijakan bauran moneter (policy mix), serta langkah mitigasi bersama menghadapi gejolak eksternal global. “Kata evaluasi dalam paparan tersebut bisa memberikan sentimen negatif ke publik. Sementara itu, tidak ada undangan evaluasi dari Komisi XI DPR,” tambah Misbakhun meluruskan duduk perkara.
Merespons catatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyambut positif penegasan pimpinan komisi. Mengingat pertemuan ini merupakan rapat kerja strategis setelah perombakan kepemimpinan di pucuk otoritas moneter, Destry segera meminta izin agar lembar paparan evaluasi tidak perlu dibacakan dan langsung melangkah ke inti arah kebijakan prioritas ke depan.
“Sehubungan dengan hal itu, apakah boleh kita langsung arah dan kebijakan BI ke depan?” tanya Destry di hadapan anggota komisi. Permintaan tersebut seketika disetujui secara bulat oleh seluruh fraksi di Komisi XI, sehingga fokus rapat langsung membedah jurus stabilitas moneter nasional.
Badai Strong Dollar dan Ancaman Inflasi Minyak Dunia
Dalam pemaparannya, Gubernur BI Destry Damayanti yang didampingi Deputi Gubernur Senior Aida S. Budiman, Deputi Thomas Djiwandono, Deputi Filianingsih Hendarta, serta Deputi Ricky P. Gozali, membeberkan realitas berat yang kini dihadapi bank sentral berbagai negara berkembang. Otoritas moneter dunia tengah berhadapan dengan gelombang perkasa penguatan mata uang Amerika Serikat atau fenomena strong dollar.
Destry menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh sikap bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang kembali mengerek suku bunga acuannya (Fed Funds Rate) sebesar 25 basis poin hingga menyentuh rentang 3,75% hingga 4,00%. Tidak berhenti di situ, Bank Indonesia memproyeksikan The Fed masih menyimpan amunisi untuk melakukan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga lagi pada kuartal IV 2026 mendatang.
Dampaknya langsung menggetarkan pasar valuta asing. Indeks Dolar AS (DXY) terpantau melaju kencang hingga menembus posisi 101,11, sementara indeks mata uang kawasan Asia tertekan di kisaran 96,26. Kondisi pengetatan likuiditas global ini kian diperparah oleh laju inflasi dunia yang merangkak naik hingga menyentuh rata-rata 4,6%.
“Tingkat inflasi global meningkat 4,6% dan ini mendorong mengetatnya kebijakan moneter global,” ujar Destry menegaskan. Ia menggarisbawahi bahwa lonjakan inflasi internasional dipicu oleh meroketnya harga komoditas energi akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang belum menunjukkan deeskalasi.
Data yang dihimpun Bank Indonesia menunjukkan harga minyak mentah dunia per 24 September 2026 melonjak tajam ke angka US$ 125,53 per barel. Angka ini mencatatkan kenaikan ekstrem jika dibandingkan dengan rerata pergerakan sepanjang Agustus 2026 yang masih berada di kisaran US$ 90,88 per barel. Lonjakan biaya energi dunia inilah yang mengerek risiko imported inflation ke dalam struktur biaya operasional industri manufaktur domestik.
Tekanan Nilai Tukar dan Transmisi ke Sektor Riil
Kombinasi melambungnya harga komoditas energi serta pelebaran selisih imbal hasil (yield spread) antara obligasi AS dan instrumen domestik memicu tekanan arus modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini langsung tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah di pasar spot.
Pada pembukaan perdagangan Senin pagi (28/9/2026), mata uang Garuda terdepresiasi sebesar 0,22% ke posisi Rp17.920 per dolar AS. Pergerakan tersebut membalikkan penguatan tipis yang sempat terjadi pada penutupan akhir pekan lalu di level Rp17.880 per dolar AS.
Sentimen pelemahan kurs dan bayang-bayang biaya energi yang membengkak tersebut turut memberikan guncangan psikologis di bursa saham domestik. Pada penutupan sesi I hari yang sama, tekanan jual memicu penurunan mendalam hingga tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal yang tertekan 62 poin ke level psikologis 6.179.
Selain pasar ekuitas, transmisi dari tingginya beban kurs dan biaya energi impor mulai dirasakan nyata oleh para pelaku industri hilir. Sebagaimana tampak pada industri manufaktur dasar, risiko kenaikan harga bahan baku impor kian diperberat oleh kondisi pembengkakan liabilitas perbankan dan beban suku bunga industri manufaktur yang menuntut manajemen arus kas jauh lebih ketat.
Bauran Kebijakan Pro-Stability Bank Indonesia
Menyikapi eskalasi tantangan makroekonomi tersebut, Destry Damayanti menegaskan bahwa arah kemudi Bank Indonesia akan memprioritaskan stabilitas stabilitas eksternal moneter sebagai pagar pertahanan utama. Bank sentral menerapkan strategi bauran kebijakan (policy mix) dengan pembagian peran yang sangat tegas.
“Kebijakan moneter akan lebih pro-stability, lainnya kita arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Destry di hadapan anggota dewan.
Dalam koridor pro-stability, Bank Indonesia terus mengoptimalkan intervensi terukur di pasar valas melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta transaksi di pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, instrumen moneter pro-pasar seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terus diperkuat imbal hasilnya untuk menyerap likuiditas valas sekaligus menarik capital inflow investor global.
Di sisi lain, kebijakan makroprudensial, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta pendalaman pasar uang tetap diposisikan pro-growth. Pendekatan ini diambil agar perbankan tetap memiliki ruang menyalurkan kredit produktif, sehingga laju pertumbuhan ekonomi tidak tercekik di tengah tingginya biaya dana global.
Sinergi moneter dan legislatif ini dipandang esensial untuk membentengi fundamental ekonomi dalam negeri. DPR dan otoritas moneter bersepakat bahwa bantalan kebijakan moneter harus berjalan beriringan dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, terutama dari hantaman lonjakan harga energi dan pangan.
Rapat kerja yang kembali ke jalur pembahasan agenda prioritas ini memberikan kepastian arah regulasi bagi pelaku usaha. Dengan komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar serta dukungan pengawasan konstruktif dari parlemen, stabilitas pasar finansial nasional diharapkan tetap berdaya tahan mengarungi ketidakpastian global sepanjang sisa tahun 2026.
