Bacotan Online – Partai Hijau (Green Party) Inggris dan Wales resmi mengesahkan kebijakan kontroversial yang menyamakan gerakan Zionisme dengan bentuk rasisme, sekaligus menyerukan pembentukan satu negara Palestina tunggal dengan kesetaraan hak penuh menggantikan negara Israel. Keputusan yang disahkan dalam konferensi tahunan partai di Brighton pada Minggu, 4 Oktober 2026, langsung memicu gelombang perpecahan internal yang tajam antara basis anggota akar rumput dan jajaran anggota parlemen partai.
Hasil Pemungutan Suara yang Menegangkan
Mosi bertajuk “Zionism is racism” tersebut lolos setelah meraih 1.022 suara mendukung berbanding 813 suara menolak. Pemungutan suara berlangsung alot di tengah perdebatan sengit yang memperlihatkan polarisasi mendalam di tubuh partai sayap kiri progresif tersebut. Tiga amandemen penyeimbang, termasuk usulan yang meminta agar mosi ini tidak dijadikan instrumen untuk menekan atau mendisiplinkan anggota partai yang terafiliasi dengan institusi komunitas Yahudi, ditolak oleh mayoritas peserta konferensi.
Kelompok internal bernama Greens for Palestine menjadi motor utama di balik dorongan adopsi kebijakan ini. Dalam teks resminya, mosi tersebut berargumen bahwa Zionisme secara inheren bersifat rasis karena “memberikan keistimewaan kepada satu kelompok etnis atas dasar penundukan kelompok lain.” Teks tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan pada ideologi politik dan praktik Zionisme, bukan pada latar belakang agama atau etnis Yahudi, dengan mencatat bahwa tidak semua warga Yahudi adalah Zionis dan sebaliknya.
Mayoritas Anggota Parlemen Menentang Keras
Meski disahkan oleh peserta konferensi, mosi ini ditentang terbuka oleh mayoritas perwakilan partai di parlemen. Empat dari lima anggota parlemen (MP) Partai Hijau secara eksplisit mengecam resolusi tersebut, termasuk mantan pemimpin Caroline Lucas yang merupakan anggota parlemen pertama dalam sejarah partai tersebut di Westminster.
Adrian Ramsay, mantan co-leader partai, menegaskan dalam pernyataannya bahwa ia memilih menolak karena mosi tersebut secara sepihak menentukan bentuk masa depan Palestina tanpa mempertimbangkan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dari warga Israel maupun Palestina. Pandangan serupa disuarakan oleh Siân Berry, MP Partai Hijau untuk Brighton Pavilion.
Carla Denyer, MP Bristol Central yang sebelumnya memimpin partai bersama Ramsay, memperingatkan bahwa bahasa yang digunakan dalam mosi tersebut berisiko mengasingkan proporsi signifikan komunitas Yahudi di Inggris, termasuk mereka yang selama ini secara vokal menentang kebijakan pemerintah Israel. Sementara itu, Ellie Chowns menilai langkah ini kontraproduktif bagi diplomasi damai.
“Zionisme adalah konsep yang memiliki beragam interpretasi tanpa definisi tunggal. Mendefinisikan identitas yang sangat personal dan dinamis ini secara mentah sebagai rasisme berisiko memperkuat politik saling meniadakan (*zero-sum politics*) yang justru ingin kita hindari,” tegas Chowns.
Dilema Kepemimpinan Zack Polanski
Sorotan tajam juga mengarah kepada Pemimpin Partai Hijau saat ini, Zack Polanski. Sebagai seorang politisi berlatar belakang Yahudi, Polanski absen dari sesi pemungutan suara di Brighton karena tengah fokus berkampanye untuk pemilihan sela parlemen di dapil Holborn dan St Pancras yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Sebelum pemungutan suara, Polanski sempat membela esensi mosi tersebut saat diwawancarai oleh BBC. Ia merujuk pada tingginya korban jiwa di Gaza sebagai justifikasi keprihatinan moral anggota partainya. Saat ditanya apakah ia menganggap Zionisme sebagai rasisme, Polanski menyatakan bahwa dalam konteks mosi yang mendefinisikannya sebagai penggusuran dan penindasan terhadap rakyat Palestina, hal itu jelas merupakan bentuk diskriminasi rasial.
Namun, sikap ambigu sang pemimpin memicu ketidakpuasan di kalangan faksi senior. Beberapa tokoh senior partai menilai Polanski semestinya mengambil sikap lebih tegas untuk menengahi friksi agar tidak merusak reputasi elektoral partai yang baru saja meraih kenaikan kursi bersejarah dalam pemilu terakhir.
Konteks Geopolitik dan Polarisasi Politik Inggris
Keputusan Partai Hijau ini menjadi babak baru dalam eskalasi perdebatan politik Inggris seputar krisis Timur Tengah. Sejak eskalasi konflik Gaza meletus, lanskap politik Westminster terbelah hebat. Partai Buruh yang kini berkuasa kerap dikritik dari sisi sayap kiri karena dianggap terlalu lambat mengambil sikap tegas terhadap ekspor senjata ke Israel, sementara Partai Hijau berusaha memosisikan diri sebagai wadah alternatif bagi pemilih progresif yang kecewa.
Namun langkah berani mengadopsi resolusi satu negara (*one-state solution*) dan melabeli Zionisme sebagai rasisme membawa risiko politik yang tidak kecil. Partai Hijau kini menghadapi ancaman eksodus anggota berlatar belakang Yahudi serta potensi tuduhan antisemitisme sistemik dari lawan-lawan politiknya di Partai Konservatif dan kelompok lobi pro-Israel.
Dinamika ini mencerminkan pergeseran geopolitik yang lebih luas, di mana isu-isu keadilan internasional dan hukum humaniter semakin menjadi medan pertempuran elektoral di negara-negara Barat. Sebagaimana tampak dalam pergeseran postur keamanan dan diplomasi Eropa di tengah berbagai konflik regional, partai-partai politik di Inggris kini dipaksa menentukan posisi ideologis yang semakin tegas dan berisiko tinggi.
Pernyataan Resmi Redaksi Partai
Menanggapi polemik yang mencuat, juru bicara resmi Partai Hijau mengeluarkan pernyataan normatif yang menegaskan komitmen anti-rasisme partai. “Ini merupakan perdebatan yang serius dan mendalam di antara anggota kami. Anggota kami menghargai ruang untuk membawa dan menentukan arah kebijakan partai, dan konferensi kini telah mengambil keputusannya,” demikian kutipan pernyataan tersebut.
Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa Partai Hijau secara konsisten menentang pendudukan ilegal di wilayah Palestina dan Suriah, menyerukan penghentian penjualan senjata ke Israel, serta mengutuk situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat. Namun bagi para pengamat politik Westminster, tantangan sesungguhnya bagi Partai Hijau baru dimulai: bagaimana menerjemahkan mandat akar rumput yang radikal ini ke dalam strategi parlementer yang realistis tanpa mengorbankan kohesi internal partai di tengah ketidakpastian politik kawasan yang terus bergejolak.
