Bacotan Online – Rencana panjang komunitas internasional untuk menyatukan kembali institusi pemerintahan Libya yang terbelah resmi berada di ujung tanduk. Pemerintah Persatuan Nasional atau Government of National Unity (GNU) yang berpusat di Tripoli menyatakan kemitraan politik dengan komandan militer wilayah timur, Saddam Haftar, kini menjadi hal yang mustahil. Keputusan drastis ini diambil menyusul terungkapnya dugaan keterlibatan putra jenderal Khalifa Haftar tersebut dalam serangkaian serangan pesawat nirawak terkoordinasi terhadap fasilitas kilang minyak dan pembangkit listrik strategis di kawasan barat Libya.
Sabotase Depo Minyak Zawiya dan Kelumpuhan Energi Regional
Ketegangan antara dua kubu penguasa Libya memuncak drastis sejak Agustus 2026 lalu, ketika gelombang drone attack menghantam stasiun minyak dan terminal penampungan bahan bakar di Zawiya, persis di sebelah barat ibu kota Tripoli. Salah satu serangan presisi tersebut menghancurkan tangki penyimpanan bensin utama yang saat itu memuat sekitar 4,5 juta liter bahan bakar, sebagaimana dikonfirmasi oleh Perusahaan Minyak Nasional Libya (NOC). Ledakan dahsyat memicu kebakaran hebat berhari-hari hingga menyebabkan struktur tangki baja raksasa runtuh total.
Dampak langsung dari kerusakan infrastruktur energi ini memicu pemadaman listrik berkepanjangan atau blackout massal di seluruh wilayah barat Libya. Krisis pasokan energi tersebut menyulut amarah publik dan memberikan tekanan politik luar biasa terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah di Tripoli. Kelangkaan energi domestik semacam ini menunjukkan betapa rentannya ketahanan logistik suatu negara terhadap sabotase terencana, sebuah fenomena tekanan pasokan yang juga tercatat dalam ulasan seputar krisis energi dan gejolak distribusi bahan bakar regional.
Pengungkapan Sel Sabotase di Tripoli Selatan
Titik balik investigasi terjadi pada awal September 2026 ketika aparat keamanan internal GNU menggelar operasi penangkapan rahasia di kawasan Tripoli selatan. Otoritas setempat berhasil meringkus empat orang terduga pelaku yang terdiri atas tiga warga negara Libya dan satu warga negara Spanyol. Jaringan ini diduga merupakan bagian dari sel sabotase yang lebih luas, beranggotakan lima warga Spanyol dan empat warga lokal, dengan rencana operasi lanjutan yang menyasar Bandara Internasional Tripoli.
Hasil interogasi awal mengungkap fakta mengejutkan: ketiga warga Libya yang ditangkap terbukti memiliki afiliasi langsung dengan Brigade Tareq ben Ziyad, salah satu unit pasukan elite di bawah naungan Tentara Nasional Libya (LNA) yang dikomandani Saddam Haftar. Pejabat keamanan Tripoli menggambarkan temuan dokumen dan rekaman komunikasi seluler dari para tahanan sebagai informasi berharga yang mengonfirmasi bahwa rentetan sabotase fasilitas minyak diperintahkan langsung dari jejaring komando timur untuk menggoyang stabilitas ekonomi barat.
Gagalnya Formula Mediasi Washington Inisiasi Massad Boulos
Pengungkapan kasus sabotase ini secara otomatis membuyarkan skema kompromi pembagian kekuasaan yang tengah dirancang intensif oleh penasihat Afrika Donald Trump, Massad Boulos. Selama beberapa bulan terakhir, Washington berupaya menengahi kesepakatan peleburan dua pemerintahan dengan skenario kompromi: mendudukkan Jenderal Khalifa Haftar dari wilayah timur sebagai presiden, sementara figur representasi keluarga Dbeibah dari wilayah barat memegang mandat perdana menteri.
Langkah diplomasi tersebut mulanya dipandang pragmatis untuk mengakhiri fragmentasi kekuasaan yang telah mencabik-cabik negara kaya minyak ini sejak runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011. Namun, motif di balik serangan kilang Zawiya diyakini berakar dari kemarahan kubu timur terhadap GNU. Faksi Haftar mencurigai Tripoli sengaja mengulur-ulur waktu perundingan sekaligus menuduh intelijen barat mendanai milisi kesukuan di Libya selatan untuk menekan konsentrasi pasukan timur.
Dinamika geopolitik energi di Afrika Utara ini turut mencuri perhatian pasar komoditas global, mengingat setiap disrupsi pelabuhan minyak Mediterania berpotensi memengaruhi pergerakan kurs dan sentimen valuta seperti yang dianalisis dalam respons pasar valuta asing dan ketahanan cadangan devisa.
Dilema Forum Negosiasi 4+4 PBB dan Mandat Pemilu
Selain merusak formula bilateral Boulos, skandal teror Zawiya juga melumpuhkan inisiatif dialog multilateral format 4+4 yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Format meja runding yang mempertemukan empat pilar lembaga politik utama Libya itu sejatinya telah menelurkan komitmen tentatif pada Agustus lalu untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dalam kurun waktu 24 bulan.
Menteri Negara Urusan Politik GNU, Walid Ellafi, menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan masa depan Libya tidak boleh dinegosiasikan lewat transaksi politik elitis yang menutup mata terhadap aksi kriminalitas bersenjata. Menurutnya, kerangka kerja PBB harus berpijak pada hak kedaulatan rakyat melalui kotak suara, bukan kesepakatan bagi-bagi kursi yang mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, termasuk penderitaan pengungsian 9.000 keluarga di Benghazi pasca-perang saudara 2014.
Perebutan Pengaruh Internal Trah Haftar dan Rivalitas Regional
Di balik kebuntuan rekonsiliasi nasional, insiden ini kian memperuncing rivalitas suksesi kekuasaan internal di antara tiga putra Khalifa Haftar di Benghazi. Saddam Haftar selama ini diposisikan sebagai pewaris takhta politik utama sang ayah berkat sokongan logistik dan finansial masif dari Uni Emirat Arab (UEA). Posisi dominannya dalam mengendalikan jalur penyelundupan bahan bakar dan unit militer elite menjadikannya figur paling agresif di panggung politik timur.
Namun, kegagalan operasi rahasia di Tripoli kini membuka celah bagi dua saudara kandungnya, Khaled dan Belqasim Haftar, yang memiliki kedekatan geopolitik lebih erat dengan dinas intelijen Mesir. Kedua saudaranya mulai mempertanyakan kalkulasi militer Saddam yang dianggap gegabah dan berisiko menjatuhkan sanksi internasional terhadap klan Haftar secara keseluruhan.
Dengan tertutupnya pintu diplomasi antara Tripoli dan Benghazi, harapan masyarakat Libya untuk melihat unifikasi peradilan, militer, dan pengelolaan penerimaan devisa minyak kembali kandas. Retaknya meja perundingan ini menegaskan kembali kenyataan pahit bahwa stabilitas jangka panjang di Afrika Utara sulit tercapai selama faksi-faksi bersenjata lokal masih menjadikan infrastruktur publik vital sebagai sandera dalam tawar-menawar kekuasaan politik.
