Ekspor listrik RI ke negara tetangga terbuka untuk dilanjutkan, tetapi pemerintah belum bersedia menandatangani kesepakatan yang dinilai tidak membagi manfaat secara adil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan posisi itu dalam MKI Electricity Connect 2026 di Tangerang pada Selasa, 22 September 2026.
“Harganya yang harus win-win. Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan,” kata Bahlil. Ia juga menghubungkan persoalan harga dengan rencana jaringan listrik kawasan atau ASEAN Power Grid. Menurutnya, Indonesia belum menandatangani kesepakatan antarnegara karena hitungannya belum dianggap seimbang.
Pernyataan tersebut memperbarui negosiasi yang setidaknya sudah terbuka ke publik sejak Juli 2026. Namun, nominal penawaran, formula tarif, pembagian biaya kabel, dan negara peminta yang dimaksud dalam pidato terbaru belum dijelaskan. Karena itu, ucapan “adil” belum dapat diuji sebagai angka. Regulasi dan status proyek yang telah diumumkan tetap bisa dipakai untuk membaca apa yang sedang dipertaruhkan.
Ekspor listrik RI masih berada di tahap negosiasi
Pembicaraan yang paling konkret sejauh ini berlangsung dengan Singapura. Seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong pada 6 Juli 2026, Bahlil mengatakan kedua pihak masih berunding soal harga. Sehari kemudian, Kementerian ESDM menyebut harga sebagai persoalan utama yang tersisa dalam rangkaian kerja sama listrik hijau, kawasan industri hijau, dan penangkapan serta penyimpanan karbon.
Fondasinya dibangun melalui tiga nota kesepahaman pada 13 Juni 2025: zona industri berkelanjutan; interkoneksi dan perdagangan listrik lintas batas beserta teknologi energi rendah karbon; serta CCS lintas batas. Pemerintah Indonesia menautkan ekspor dengan pengembangan industri hijau di Batam, Bintan, dan Karimun. Artinya, manfaat yang dinegosiasikan semestinya tidak berhenti pada penerimaan dari penjualan listrik.
Di sisi pembeli, Energy Market Authority Singapura pada September 2024 memberikan lisensi bersyarat kepada lima proyek berbasis Indonesia dengan kapasitas gabungan 2 gigawatt, serta persetujuan bersyarat bagi dua proyek lain sebesar 1,4 GW. Pada Mei 2025, proyek Singa Renewables 1 GW naik menjadi lisensi bersyarat dan menargetkan operasi mulai 2029.
Status bersyarat bukan izin operasi final. Pengembang masih perlu memenuhi persetujuan yurisdiksi terkait, kontrak pembelian listrik, pembiayaan, dan tahapan pengembangan sebelum mencapai penutupan finansial dan konstruksi. Jadi, portofolio 3,4 GW tidak boleh dibaca sebagai listrik yang sudah pasti mengalir atau pendapatan ekspor yang sudah dapat dibukukan.
Harga adil bukan cuma harga panel surya
Harga listrik di titik pembangkit hanyalah satu komponen. Pasokan surya lintas negara memerlukan pembangkit, penyimpanan atau sumber penyeimbang, jaringan pengumpul, gardu konverter, kabel bawah laut, sambungan ke sistem penerima, serta biaya operasi dan pemeliharaan. Kontrak juga harus membagi risiko kurs, keterlambatan proyek, gangguan kabel, dan produksi yang lebih rendah dari jadwal.
Karena itu, ukuran “adil” setidaknya memiliki tiga lapis. Pertama, harga harus menutup biaya listrik terkirim dan imbal hasil yang wajar tanpa memindahkan risiko berlebihan kepada negara. Kedua, harga ekspor tidak boleh ditopang subsidi pelanggan Indonesia. Ketiga, pasokan domestik dan keandalan jaringan setempat tidak boleh dikorbankan.
Dua lapis terakhir memiliki dasar regulasi. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 mensyaratkan kebutuhan listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi, harga jual tidak mengandung subsidi, serta ekspor tidak mengganggu mutu dan keandalan. Harga jual-beli listrik lintas negara juga memerlukan persetujuan Menteri ESDM.
Persyaratan kebutuhan lokal penting karena akses listrik nasional belum identik dengan layanan merata. Bacotan sebelumnya mencatat sekitar 10.000 desa dan dusun masih belum menikmati listrik. Angka elektrifikasi nasional yang tinggi tidak otomatis menjawab kualitas pasokan, durasi layanan, atau kemampuan jaringan di setiap wilayah.
Seberapa besar posisi Indonesia dalam negosiasi?
Singapura menargetkan impor sekitar 6 GW listrik rendah karbon pada 2035. Portofolio 3,4 GW dari Indonesia setara 56,7% dari sasaran tersebut. Perhitungan 3,4 dibagi 6 itu menunjukkan Indonesia berpotensi menjadi pemasok material, tetapi bukan bukti bahwa seluruh proyek akan dibangun tepat waktu.
Dari sisi Indonesia, 3,4 GW setara sekitar 4,9% dari rencana penambahan kapasitas 69,5 GW dalam RUPTL PLN 2025–2034. Pemerintah menyatakan sekitar 76% tambahan kapasitas itu berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan. Perbandingan ini hanya menunjukkan skala kapasitas; lokasi, faktor kapasitas, jadwal, dan jaringan proyek ekspor dapat berbeda dari proyek domestik.
Parameter kepentingan nasional karenanya perlu dibuat terukur: apakah pembangkit ekspor benar-benar tambahan, siapa pemilik kabel, berapa kandungan industri dalam negeri, apakah tersedia prioritas pasokan ketika darurat, dan berapa banyak pekerjaan serta aktivitas manufaktur yang tinggal di Indonesia. Ketersediaan listrik hijau juga berhubungan dengan upaya menarik investasi pusat data ke Indonesia, sehingga pilihan antara mengekspor elektron dan menarik industri pengguna listrik perlu dihitung bersama.
ASEAN Power Grid perlu lebih dari satu kabel ekspor
ASEAN Power Grid dirancang sebagai jaringan regional yang memungkinkan perdagangan listrik lintas negara. Pada Mei 2025, ASEAN Centre for Energy mencatat studi bersama PLN dan utilitas Malaysia untuk jalur Sumatra–Semenanjung Malaysia serta Kalimantan Utara–Sabah. Tujuannya mencakup perdagangan, pencocokan pasokan dengan permintaan, dan pemanfaatan pembangkit terbarukan.
Nilai sistem regional akan lebih besar bila alirannya dapat bekerja dua arah. Perbedaan jam beban puncak antarsistem bisa membuat satu negara mengekspor ketika mempunyai surplus dan menerima pasokan ketika permintaannya meningkat. Tetapi manfaat itu baru nyata jika standar teknis, kapasitas cadangan, mekanisme harga, serta tanggung jawab saat gangguan disepakati secara transparan.
Ucapan Bahlil pada 22 September menegaskan bahwa hambatan utamanya belum berubah: harga dan pembagian manfaat. Publik belum mempunyai data cukup untuk menilai apakah tawaran yang ada terlalu rendah atau siapa memperoleh porsi 70:30 yang ia contohkan. Ukuran kesepakatan yang layak bukan sekadar tanda tangan, melainkan biaya yang transparan, tanpa subsidi domestik, keandalan lokal terjaga, dan manfaat industri yang dapat diverifikasi. Sebelum itu terpenuhi, rencana ekspor tetap merupakan portofolio pengembangan, bukan pendapatan pasti.
