Bacotan Online – Bern — Swiss bersiap menggelar referendum nasional bersejarah pada Minggu (27/9/2026) untuk menentukan masa depan doktrin netralitas militer dan diplomatik yang telah mereka pegang teguh selama lebih dari dua abad. Pemungutan suara ini menempatkan masyarakat Swiss di persimpangan jalan: mempertahankan tafsir netralitas kaku yang diwariskan sejak era pasca-Napoleonik, atau mengadaptasi kebijakan luar negeri mereka agar tetap relevan di tengah eskalasi konflik modern di daratan Eropa.
Inisiatif pemungutan suara bertajuk Pro Souveräne Schweiz (PSS) ini dipelopori oleh tokoh senior partai sayap kanan Swiss People’s Party (SVP), Christoph Blocher. Gerakan tersebut menuntut amendemen konstitusi federal guna mengukuhkan prinsip integral neutrality secara mutlak. Jika disetujui oleh mayoritas pemilih dan kanton, Swiss akan dilarang secara hukum untuk bergabung ke dalam aliansi militer apa pun, membatasi pengerahan pertahanan hanya untuk perlindungan wilayah domestik, serta mengharamkan keikutsertaan negara dalam penerapan sanksi ekonomi sepihak terhadap negara lain.
Akar Dua Abad dan Titik Balik Krisis Ukraina
Sejarah netralitas bersenjata Swiss bermula jauh sebelum tatanan modern terbentuk. Pasca-kekalahan berdarah Konfederasi Swiss dalam Pertempuran Marignano pada 1515 dan pengakuan kedaulatan lewat Perdamaian Westphalia pada 1648, status netral Swiss secara resmi diakui dunia internasional melalui Kongres Wina dan Perjanjian Paris pada 1815. Kekuatan-kekuatan besar Eropa saat itu sengaja menyepakati Swiss sebagai wilayah penyangga atau buffer zone netral guna meredam benturan geopolitik antara Prancis dan Kekaisaran Austria.
Status tersebut terbukti efektif menyelamatkan Swiss dari kehancuran langsung selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kehati-hatian diplomasi ini bahkan membuat Swiss baru memutuskan bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2002 melalui mekanisme referendum. Ketika krisis Krimea meletus pada 2014, Bern memilih bergeming dan menolak menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow.
Namun, garis demarkasi tersebut runtuh seketika pada 28 Februari 2022. Beberapa hari pasca-invasi militer Rusia ke Ukraina, Dewan Federal Swiss mengambil langkah luar biasa yang mengejutkan komunitas diplomatik: mengadopsi seluruh paket sanksi ekonomi Uni Eropa dan membekukan aset-aset bernilai miliaran dolar milik oligarki serta lembaga keuangan Rusia. Keputusan tersebut disambut demonstrasi dukungan masyarakat di berbagai kota Swiss, namun di sisi lain memicu kemarahan mendalam kubu konservatif yang menganggap otoritas telah mengkhianati pilar identitas nasional.
Celah Regulasi: Jebakan Hak Veto Dewan Keamanan PBB
Poin paling krusial sekaligus kontroversial dari referendum inisiatif PSS terletak pada aturan sanksi non-militer. Amendemen yang diusulkan menetapkan bahwa Swiss hanya diizinkan memberlakukan atau berpartisipasi dalam sanksi ekonomi apabila sanksi tersebut disahkan secara resmi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Secara hukum internasional, klausul ini menjadi pisau bermata dua yang justru mengancam fleksibilitas kedaulatan Swiss. Di tengah kebuntuan geopolitik saat ini, lima negara anggota tetap pemegang hak veto di DK PBB hampir mustahil mencapai konsensus dalam merespons agresi lintas batas. Masalah ketimpangan legitimasi dan mandeknya resolusi global akibat hak istimewa tersebut bahkan telah menjadi sorotan tajam dalam agenda reformasi tata kelola multilateral, sebagaimana tercermin dalam dinamika debat keanggotaan tetap UNSC baru-baru ini.
Apabila inisiatif ini lolos, Rusia atau Tiongkok cukup menggunakan satu hak veto untuk menggagalkan draf sanksi apa pun di New York. Akibatnya, Swiss secara konstitusional akan terikat tangan dan kakinya: tidak bisa memberikan sanksi balasan meskipun terjadi kejahatan kemanusiaan atau invasi teritorial terang-terangan. Swiss berisiko kembali menjadi surga pelarian modal ilegal dan transaksi keuangan bagi rezim otoriter yang terisolasi dari sistem Barat.
Realitas Perang Modern dan Dilema Modernisasi Alutsista
Kubu penentang inisiatif—yang didukung langsung oleh Dewan Federal Swiss, partai-partai moderat, dan kalangan militer profesional—menegaskan bahwa konsep pertahanan abad ke-19 sudah tidak memadai untuk menjawab ancaman keamanan kontemporer. Doktrin tradisional yang mengandalkan wajib militer warga atau militia army serta jaringan bunker anti-nuklir di pegunungan Alpen tidak lagi berdaya menghadapi disrupsi perang hibrida, serangan siber terstruktur, dan penetrasi wahana udara nirawak.
Kekhawatiran militer kian nyata setelah serangkaian insiden penerbangan drone intai tanpa izin terdeteksi melintas di atas fasilitas radar dan pangkalan pertahanan strategis Swiss dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ketergantungan industri militer pada rantai pasok global kian memperumit posisi Bern. Rencana modernisasi armada udara melalui pengadaan sistem pertahanan udara Patriot dan armada jet tempur siluman F-35 asal Amerika Serikat kini menghadapi kendala pembengkakan anggaran serta keterlambatan jadwal pengiriman global.
Kondisi serba terjepit ini mendorong Swiss menandatangani deklarasi untuk bergabung dalam European Sky Shield Initiative (ESSI) guna membangun sistem pertahanan udara kolektif bersama negara-negara Eropa lainnya. Namun, jika amendemen netralitas ekstrem disahkan, partisipasi dalam latihan gabungan pertahanan bersama atau joint exercise pertahanan udara ini terancam batal demi hukum karena dianggap melanggar batas netralitas permanen.
Reputasi Finansial Global Melawan Beban Moral
Di luar aspek pertahanan fisik, referendum ini menyentuh urat nadi perekonomian Swiss sebagai pusat perbankan privat dan pengelolaan kekayaan global. Anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat, Fabian Molina, mengingatkan publik tentang beban moral historis yang pernah dipikul Swiss ketika berlindung di balik dalih netralitas.
Pada masa lalu, Swiss menuai kecaman global karena tetap memfasilitasi transaksi perdagangan dan perbankan dengan rezim apartheid Afrika Selatan saat komunitas internasional memberlakukan embargo, belum lagi kontroversi penanganan rekening era Perang Dunia II. Mengulang kembali isolasi etis semacam itu dinilai akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas reputasi perbankan Swiss di mata dunia internasional.
Tekanan reputasi ini menjadi krusial mengingat sektor perbankan Swiss kini berada di bawah pengawasan ketat regulator global terkait transparansi aliran dana dan pencegahan pencucian uang. Di panggung internasional, netralitas pasif tanpa komitmen terhadap nilai hukum internasional justru dapat memicu sanksi sekunder dari mitra dagang terbesar mereka di Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebuah risiko tinggi di tengah rapuhnya komitmen kesepakatan dalam diplomasi multilateral global.
Masa Depan Kedaulatan di Tengah Dunia yang Terpolarisasi
Hasil jajak pendapat menjelang hari pemungutan suara memperlihatkan persaingan yang sangat ketat, dengan kecenderungan penolakan yang tipis di kalangan pemilih perkotaan dan generasi muda. Bagi mayoritas warga Swiss, netralitas tetaplah identitas kultural yang sakral, namun mereka menyadari bahwa kesendirian total di tengah Eropa yang bergolak bukanlah jaminan keamanan.
Referendum 27 September bukan sekadar pilihan teknis atas pasal konstitusi, melainkan penegasan filosofis: apakah netralitas berarti menutup mata dari ketidakadilan global demi mengamankan arus modal, ataukah netralitas merupakan instrumen aktif untuk menegakkan ketertiban internasional berbasis aturan. Jawaban yang keluar dari bilik suara akan menentukan arah diplomasi dan masa depan kedaulatan Swiss selama beberapa dekade ke depan.
