Bacotan Online – Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly) ke-81 di New York yang berlangsung sejak 22 September 2026 menghadirkan momen penting: tuntutan Afrika untuk mendapat kursi permanen di Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council/UNSC) mencapai titik tekanan tertinggi dalam dua dekade terakhir. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dalam pidato terakhirnya sebelum pensiun, menyebut absennya representasi permanen Afrika sebagai sesuatu yang “unjust and indefensible” — tidak adil dan tidak bisa dipertahankan.
Pernyataan Guterres bukan sekadar seruan simbolis. Ia datang di tengah frustrasi global terhadap kebuntuan Dewan Keamanan yang gagal merespons konflik di Gaza, perang Ukraina, dan berbagai krisis kemanusiaan di benua Afrika sendiri. Tapi di balik desakan politik ini, ada pertanyaan mendasar: mengapa reformasi yang sudah diperjuangkan lebih dari 20 tahun belum juga bergerak maju?
Struktur Dewan Keamanan yang Membeku Sejak 1945
Dewan Keamanan PBB dirancang pada akhir Perang Dunia II tahun 1945, ketika sebagian besar Afrika masih berada di bawah penjajahan kolonial. Strukturnya terdiri dari 15 anggota: lima permanen (P5) — Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis — yang masing-masing memiliki hak veto, ditambah 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir untuk masa jabatan dua tahun.
Lima anggota tetap ini memiliki kekuatan luar biasa. Satu suara veto saja dari salah satu P5 cukup untuk menggagalkan resolusi apa pun, tidak peduli seberapa besar dukungan anggota lain. Contoh gamblang terjadi pada Juni 2025, ketika Amerika Serikat memblokir resolusi gencatan senjata di Gaza yang didukung 14 dari 15 anggota Dewan — termasuk seluruh 10 anggota terpilih.
Afrika, yang kini memiliki 54 dari 193 negara anggota PBB — menjadikannya blok regional terbesar — hanya menempati tiga kursi bergilir tanpa veto. Ironisnya, data menunjukkan lebih dari 50 persen pertemuan dan 70 persen resolusi Dewan Keamanan berkaitan langsung dengan isu perdamaian dan keamanan di Afrika. Benua ini menjadi subjek utama pembahasan, tapi tidak punya suara permanen di meja keputusan.
Konsensus Ezulwini: Tuntutan Resmi yang Berusia Dua Dekade
Perjuangan formal Afrika dimulai pada Maret 2005, ketika Uni Afrika mengadopsi Ezulwini Consensus — sebuah posisi bersama yang dinamai dari lembah Ezulwini di Eswatini. Dokumen ini menuntut minimal dua kursi permanen untuk Afrika di Dewan Keamanan, lengkap dengan hak veto, serta lima kursi tidak tetap tambahan. Uni Afrika sendiri yang akan menentukan negara mana yang mengisi kursi tersebut.
Ezulwini Consensus diperkuat oleh Deklarasi Sirte pada Juli 2005 yang menegaskan kembali tuntutan serupa. Di tahun yang sama, Uni Afrika membentuk Komite Sepuluh (Committee of Ten/C-10) — kelompok negara yang ditugaskan mendorong posisi bersama ini di berbagai forum internasional.
Namun dua dekade berlalu tanpa kemajuan konkret. Tuntutan Afrika terbentur dinding struktural yang nyaris mustahil ditembus: setiap amandemen Piagam PBB memerlukan persetujuan dua pertiga anggota Majelis Umum dan ratifikasi dari seluruh lima anggota tetap. Dengan kata lain, negara-negara yang diminta melepas sebagian keistimewaan mereka justru memegang kunci untuk membuka pintu reformasi. Seperti yang ditulis dalam analisis dinamika geopolitik PBB sebelumnya, lembaga internasional sering terjebak dalam struktur kekuasaan yang diciptakan oleh pemenang perang, bukan oleh kebutuhan zaman.
Serangan Diplomatik Terkoordinasi di UNGA ke-81
Sidang September 2026 menandai eskalasi diplomasi Afrika yang terkoordinasi lebih rapi dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa momen kunci:
Guterres, dalam pidato terakhirnya sebagai Sekjen PBB pada 22 September, secara eksplisit menyebut absennya Afrika dari keanggotaan permanen Dewan Keamanan sebagai ketidakadilan. “When the UN was founded, most of Africa was still under colonial rule. Today, Africa still has no permanent representation on the Council,” katanya, disambut tepuk tangan delegasi. Ia menambahkan bahwa Dewan Keamanan abad ke-21 tanpa kursi permanen Afrika “unjust and indefensible.”
Presiden Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman, turut menambahkan tekanan dengan kalimat tajam: “Africa needs to be at the table, not on the menu.” Rahman menjanjikan dukungan terhadap Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiations/IGN) untuk mereformasi komposisi Dewan.
Wakil Presiden Nigeria, Kashim Shettima, mewakili Presiden Bola Tinubu menyampaikan pidato keras: dunia tahun 2026 tidak bisa lagi diatur dengan distribusi kekuasaan tahun 1945. Tinubu, melalui Shettima, menuntut rekonstitusi radikal Dewan Keamanan dengan penyertaan representasi permanen Afrika. Nigeria secara tegas meminta dua kursi permanen dengan hak veto penuh untuk benua tersebut.
Presiden Kenya, William Ruto, memperkuat pesan ini dengan pernyataan bahwa Afrika “cannot be shut out” dari forum keputusan global yang paling berpengaruh.
Mengapa Reformasi Terus Terhambat?
Ada beberapa faktor struktural dan politis yang membuat tuntutan ini berulang kali menemui jalan buntu.
Pertama, masalah prosedural telah disebutkan: amandemen Piagam PBB memerlukan ratifikasi P5. Tidak ada anggota tetap yang secara terbuka mendukung pemberian veto kepada anggota baru — setidaknya tidak tanpa syarat yang ketat.
Kedua, ada perpecahan di antara negara-negara besar di luar P5 soal format reformasi. India, Jepang, Jerman, dan Brasil — yang tergabung dalam kelompok G4 — juga mengincar kursi permanen, menciptakan kompetisi paralel yang melemahkan koalisi reformis. Setiap proposal yang menguntungkan satu kandidat cenderung dibajak atau diblokir oleh rival regionalnya. Sebagai ilustrasi, rivalitas geopolitik sering kali membuat negara-negara besar memprioritaskan kepentingan nasional di atas solidaritas multilateral.
Ketiga, posisi Afrika sendiri — dua kursi permanen penuh dengan veto — dianggap terlalu ambisius oleh sebagian pengamat. Beberapa analis melihat tuntutan veto justru menjadi penghalang, karena menambah jumlah negara dengan kekuatan blokir akan semakin melumpuhkan organ yang sudah sering deadlock. Namun dari perspektif Afrika, menerima kursi permanen tanpa veto berarti menciptakan kelas dua di dalam sistem yang seharusnya setara.
Data yang Berbicara: Paradoks Representasi
Beberapa statistik yang menonjolkan ketimpangan ini layak dicermati:
- Afrika memiliki 54 dari 193 negara anggota PBB — sekitar 28 persen total keanggotaan.
- Lebih dari 50 persen pertemuan Dewan Keamanan dan 70 persen resolusinya berkaitan dengan Afrika (data terakhir: International Crisis Group dan Institute for Security Studies Africa, 2018).
- Sejak 1945, tiga kursi bergilir Afrika diisi secara rotasi oleh 54 negara, artinya rata-rata satu negara Afrika mendapat giliran duduk di Dewan sekali setiap 36 tahun.
- Sementara itu, satu negara P5 seperti Prancis (populasi 68 juta) memiliki kursi permanen dan veto, sedangkan seluruh Afrika (populasi 1,4 miliar) tidak punya satu pun.
Paradoks ini semakin mencolok ketika konflik-konflik yang mendominasi agenda Dewan — dari krisis Sahel hingga ketegangan di Tanduk Afrika — justru melibatkan negara-negara yang tidak punya suara permanen di meja perundingan.
Apa Artinya bagi Tatanan Global ke Depan
Momen UNGA ke-81 ini mungkin tidak langsung menghasilkan amandemen Piagam PBB. Tapi momentum politik dan opini publik global jelas sedang bergeser. Dukungan eksplisit dari Guterres — yang secara historis menghindari konfrontasi langsung dengan P5 — menandakan bahwa bahkan birokrasi tertinggi PBB mengakui legitimasi sistem sedang tergerus.
Bagi Indonesia sebagai sesama negara berkembang yang juga aktif di forum multilateral, dinamika ini relevan. Indonesia pernah menduduki kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB empat kali (terakhir 2019-2020) dan konsisten mendukung reformasi. Jika Afrika berhasil membuka jalan menuju rekonfigurasi Dewan, ini bisa menjadi preseden bagi kawasan Asia-Pasifik untuk mendorong tuntutan serupa.
Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah reformasi Dewan Keamanan PBB dibutuhkan — hampir semua pihak sepakat soal itu. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah lima negara pemegang veto bersedia melepas sebagian keistimewaan mereka demi legitimasi lembaga yang mereka sendiri ciptakan. Hingga jawaban itu datang, konflik dan sanksi internasional akan terus diputuskan oleh forum yang tidak merepresentasikan dunia hari ini.
