Bacotan Online – Rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk masuk ke dalam struktur kepemilikan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki babak baru yang semakin terang. Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, secara resmi mengklarifikasi spekulasi pasar terkait besaran porsi saham yang akan diambil alih lembaga pengelola dana abadi dan investasi negara tersebut. Rosan menegaskan bahwa Danantara secara mandiri hanya membidik kepemilikan saham BEI di kisaran 5 hingga 10 persen, menepis kabar liar yang sebelumnya menyebutkan Danantara bakal menguasai hingga 40 persen saham otoritas bursa.
Klarifikasi ini disampaikan Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/9/2026), tak lama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis regulasi krusial mengenai struktur kepemilikan bursa. Menurut Rosan, angka 30 hingga 40 persen yang sempat beredar di kalangan pelaku pasar modal sejatinya merujuk pada estimasi total kepemilikan dari konsorsium pemerintah secara agregat, bukan kepemilikan tunggal Danantara. Konsorsium tersebut berpotensi melibatkan entitas negara lain, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), guna memastikan transisi tata kelola pasar modal nasional berjalan seimbang.
Dinamika Regulasi POJK Nomor 13 Tahun 2026 dan Demutualisasi Bursa
Langkah masuknya Danantara ke pasar modal domestik tak lepas dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek Indonesia yang diteken regulator pada 17 September 2026 lalu. Regulasi ini menjadi landasan hukum formal bagi proses demutualization atau demutualisasi bursa efek di tanah air. Demutualisasi mengubah struktur kepemilikan bursa dari yang semula berupa asosiasi tertutup beranggotakan para pialang saham (Anggota Bursa/AB) menjadi korporasi terbuka yang sahamnya dapat dimiliki entitas di luar pialang, termasuk lembaga investasi negara dan investor institusi publik.
Pihak manajemen BEI sendiri telah membenarkan adanya surat resmi dari manajemen Danantara terkait minat kepemilikan saham tersebut. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa Danantara telah mengirimkan komunikasi formal mengenai ketertarikannya bergabung sebagai pemegang saham BEI. Namun, Jeffrey menegaskan bahwa dalam surat awal tersebut Danantara belum merinci secara persis persentase saham yang dimintakan, mengingat skema teknis demutualisasi masih dalam pembahasan mendalam antara SRO (Self-Regulatory Organization) dan regulator perbankan serta pasar modal.
Di sisi pengawasan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, turut memastikan bahwa hingga akhir September 2026, belum ada satu pihak pun yang secara resmi mengajukan izin kepemilikan saham BEI melampaui ambang batas 5 persen. OJK menerapkan pengawasan berjenjang yang sangat ketat untuk memastikan tidak ada konsentrasi kepemilikan sepihak yang dapat mengorbankan independensi bursa efek sebagai infrastruktur publik vital. Upaya penegakan integritas pasar ini sejalan dengan langkah regulator yang sebelumnya juga agresif menertibkan industri keuangan bermasalah, sebagaimana tercermin dalam langkah OJK mencabut izin usaha lembaga pembiayaan yang gagal memenuhi standar kesehatan modal.
Konsorsium Negara dan Batasan Benturan Kepentingan
Kekhawatiran utama yang sempat mencuat di kalangan pelaku industri sekuritas adalah potensi terjadinya conflict of interest apabila sebuah entitas tunggal milik negara memegang porsi saham dominan hingga 40 persen di BEI. Sebagai lembaga pengelola investasi negara yang juga mengonsolidasikan portofolio ratusan emiten dan anak usaha BUMN, dominasi sepihak Danantara dikhawatirkan dapat memicu bias regulasi terhadap emiten pelat merah di lantai bursa.
Dengan menegaskan bahwa kepemilikan Danantara dibatasi pada rentang 5 hingga 10 persen, Rosan mengirimkan sinyal positif bagi komunitas pasar modal. Skema konsorsium bersama Kemenkeu memperlihatkan pembagian peran yang terukur: Danantara masuk sebagai investor strategis jangka panjang yang membawa nilai tambah komersial dan sinergi likuiditas, sementara Kementerian Keuangan bertindak sebagai representasi kepentingan fiskal dan stabilitas sistem keuangan makro. Skema kepemilikan ini dirancang agar tidak mendistorsi fungsi pengawasan bursa maupun memarjinalkan hak pialang efek yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung transaksi harian BEI.
Sinergi likuiditas antara lembaga pengelola dana negara dan pasar modal domestik menjadi semakin relevan di tengah dinamika moneter saat ini. Pasar keuangan Indonesia membutuhkan jangkar institusional yang tangguh untuk menyerap instrumen investasi jangka panjang, serupa dengan langkah Bank Indonesia memperkuat transmisi likuiditas nasional lewat penyerapan surat utang. Dengan masuknya Danantara di jajaran pemegang saham BEI, koordinasi antara pembuat kebijakan investasi negara dan pengelola pasar sekunder diharapkan semakin harmonis.
Pelajaran dari Transformasi Bursa Global
Transformasi kepemilikan BEI menuju model perseroan modern sesungguhnya mengikuti jejak sukses bursa-bursa terkemuka dunia. Bursa regional seperti Singapore Exchange (SGX), Bursa Malaysia, hingga Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) telah menuntaskan demutualisasi bertahun-tahun silam. Melalui demutualisasi, bursa memiliki fleksibilitas permodalan yang jauh lebih kuat untuk mendanai investasi teknologi perdagangan berkecepatan tinggi (low-latency trading), infrastruktur keamanan siber, hingga ekspansi produk derivatif dan bursa karbon global.
Keterlibatan sovereign wealth fund dalam kepemilikan bursa efek bukanlah hal asing di panggung internasional. Di Singapura, Temasek Holdings bertindak sebagai pemegang saham institusional penting di SGX tanpa mengintervensi fungsi regulasi pengawasan harian pasar. Struktur pemisahan yang tegas antara peran komersial perseroan bursa dengan peran pengawasan (regulatory function) terbukti efektif menjaga transparansi dan kepercayaan investor global. Di Indonesia, sinergi Danantara dengan perombakan tata kelola korporasi pelat merah, seperti yang baru-baru ini terlihat pada perombakan manajemen strategis BUMN telekomunikasi, diharapkan membawa standar transparansi bursa ke level yang lebih tinggi.
Implikasi Strategis bagi Investor Ritel dan Pasar Modal
Bagi pelaku pasar modal dan investor ritel domestik, kepemilikan 5-10 persen saham BEI oleh Danantara membawa tiga implikasi mendasar:
- Akselerasi Modernisasi Infrastruktur Perdagangan: Masuknya modal segar Danantara memungkinkan BEI meningkatkan kapasitas sistem perdagangan elektronik, memperluas jangkauan akses perdagangan ritel, dan memperkuat infrastruktur penyelesaian transaksi kliring.
- Peluang IPO Saham BEI di Masa Depan: Demutualisasi membuka peluang bagi BEI untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di masa mendatang, sehingga masyarakat dan investor institusi dapat turut memiliki saham bursa secara langsung.
- Penguatan Daya Saing Regional: Dengan sokongan kapital Danantara yang mengelola aset ratusan triliun rupiah, BEI memiliki amunisi lebih besar untuk menarik emiten berskala raksasa (mega-cap) serta menjalin kemitraan lintas bursa (cross-border listing) di kawasan Asia Tenggara.
Kendati demikian, tantangan terberat ke depan tetap bertumpu pada integritas tata kelola (good corporate governance). OJK wajib menjaga batas pemisah yang kedap antara kewenangan komersial pemegang saham baru dengan independensi divisi pengawasan transaksi bursa. Keberhasilan proses demutualisasi ini akan menjadi ujian nyata bagi arsitektur pasar modal Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang adil, efisien, dan berkelas dunia.
