Bacotan Online – Isu perlindungan hak kebebasan berekspresi (free speech) kini bertransformasi menjadi ranjau politik berbahaya bagi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Temuan riset opini publik terbaru yang dirilis oleh lembaga advokasi hak asasi manusia Liberty mengungkap bahwa tiga dari lima pemilih di Britania Raya (sekitar 60 persen) menegaskan bahwa komitmen suatu kubu politik terhadap kebebasan berpendapat akan menjadi faktor penentu suara mereka pada pemilihan umum mendatang.
Jajak pendapat komprehensif tersebut dilakukan oleh lembaga riset More in Common terhadap sampel representatif nasional sebanyak 2.017 warga di seluruh penjuru Britania Raya pada periode 11 hingga 15 September. Hasil survei ini dipublikasikan tepat menjelang agenda diskusi panel bersama antara Liberty dan More in Common pada konferensi tahunan partai penguasa di Liverpool, memicu alarm keras bagi para petinggi kabinet Downing Street.
Keresahan Publik atas Pengetatan Ruang Unjuk Rasa
Riset tersebut memetakan kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap serangkaian langkah represif dan retorika keras para pejabat negara belakangan ini. Kebijakan keamanan publik yang dinilai kebablasan memicu resistensi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Sebanyak dua dari lima responden (40 persen) menilai tindakan penegak hukum yang menangkap demonstran akibat membentangkan poster dukungan bagi kelompok terlarang, seperti aksi aktivis pro-Palestina, telah mencederai pilar kebebasan berekspresi secara signifikan. Sebagai perbandingan, hanya satu dari lima warga (20 persen) yang memandang penangkapan semacam itu sebagai langkah positif.
Ketidakpuasan serupa tercermin dalam sikap masyarakat terhadap wacana larangan penggunaan yel-yel atau frasa tertentu di ruang publik. Lebih dari sepertiga responden (sekitar 35 persen) menilai seruan para politisi untuk melarang frasa demonstrasi berdampak buruk bagi kesehatan demokrasi, berbanding 26 persen yang mendukung restriksi tersebut. Sentimen publik bahkan jauh lebih tajam terhadap bahasa stigmatisasi: lebih dari separuh warga (di atas 50 persen) menganggap pelabelan aksi unjuk rasa damai sebagai pawai kebencian (hate marches) atau tindakan premanisme (thuggery) justru memperkeruh iklim sosial dan membungkam aspirasi sah warga.
Mengenai perluasan wewenang kepolisian (Metropolitan Police) dalam membatasi rute unjuk rasa dan pawai jalanan lewat instrumen hukum ketertiban umum (public order), opini publik terbelah persis sama kuat. Sebanyak sepertiga responden mendukung kewenangan ekstra tersebut demi stabilitas perkotaan, sementara sepertiga lainnya memandangnya sebagai ancaman langsung terhadap hak sipil fundamental.
Krisis Kepercayaan terhadap Sosok Keir Starmer
Direktur Liberty, Akiko Hart, menegaskan bahwa temuan riset ini harus menjadi panggilan darurat bagi pemerintahan Partai Buruh yang dinilai mulai kehilangan mandat moral dan kepercayaan publik dalam membela hak asasi manusia. Kemampuan untuk mengekspresikan pandangan secara merdeka merupakan elemen pembentuk identitas kebangsaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Inggris modern.
Hart menyoroti realitas bahwa Britania Raya dibentuk oleh keberagaman identitas dan perspektif, yang secara alamiah melahirkan perbedaan pandangan tajam hingga wacana yang mungkin menyinggung sebagian kelompok. Menurutnya, pemerintah wajib menerapkan pendekatan konsisten dan non-partisan (non-partisan approach) guna melindungi hak berbicara setiap individu seraya menjaga kelompok rentan dari ancaman diskriminasi nyata, alih-alih memberlakukan sensor yang diskriminatif.
Riset More in Common turut menguak pesimisme pemilih terhadap kepemimpinan Downing Street saat ini. Publik menilai Keir Starmer belum memperlihatkan komitmen tegas dalam menjaga hak sipil dari tekanan kubu konservatif. Menariknya, survei mencatat hanya sekitar satu dari tujuh pemilih (14 persen) yang memandang tokoh regional seperti Walikota Greater Manchester Andy Burnham memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap kebebasan berekspresi dibanding Starmer. Figur Andy Burnham sendiri sebelumnya menjadi sorotan publik saat mendorong manuver reformasi layanan perawatan sosial universal ala NHS di panggung politik nasional.
Polarisasi Budaya Batal dan Pertaruhan Elektoral
Perdebatan seputar kebebasan berpendapat di Inggris tidak lagi sekadar wacana teoretis, melainkan telah terseret ke dalam pusaran perang budaya (culture wars). Polarisasi ini kian meruncing seiring tudingan fenomena budaya batal (cancel culture) yang kerap dilontarkan oleh kelompok sayap kiri maupun sayap kanan, di mana kedua belah pihak saling menuduh lawannya sebagai biang keladi pembungkaman suara kritis di kampus, media massa, hingga institusi kebudayaan.
Pemerintahan Starmer kini menghadapi persimpangan jalan yang menentukan kelangsungan kekuasaannya. Di satu sisi, pemerintah berupaya keras menampilkan citra ketertiban hukum (law and order) untuk menarik simpati kelompok pemilih mengambang (swing voters) yang beralih dari Partai Konservatif. Upaya restrukturisasi disiplin sosial ini sejalan dengan manuver kabinet dalam mengejar agenda reformasi jaminan sosial dan produktivitas tenaga kerja yang memicu gesekan di tingkat akar rumput.
Namun di sisi lain, mengadopsi instrumen pembatasan ekspresi publik justru mengikis basis konstituen inti partai, termasuk kalangan muda, serikat pekerja, dan pegiat kebebasan sipil (civil liberties). Pengabaian terhadap aspirasi kebebasan berpendapat berisiko memicu apatisme pemilih progresif atau bahkan mendorong migrasi suara ke partai-partai alternatif pada kontestasi elektoral berikutnya.
Pesan yang disampaikan melalui laporan Liberty sangat gamblang: legitimasi kepemimpinan sebuah rezim demokratis tidak dinilai dari seberapa efektif aparat meredam kegaduhan publik di jalanan, melainkan dari keberanian para pengambil kebijakan untuk mempertahankan ruang deliberasi yang jujur dan inklusif. Tanpa pergeseran arah kebijakan yang berprinsip, pemerintah berisiko membayar mahal hilangnya modal sosial tersebut di bilik suara.
