Ekonomi Indonesia di tengah konflik global masih punya penyangga yang tidak dimiliki banyak negara maju: ekspor komoditas dan permintaan domestik. Namun, kenaikan harga minyak dan tekanan nilai tukar membuat peluang itu datang bersama tagihan yang nyata bagi impor, inflasi, dan biaya dana.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman, dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur pada 23 September 2026, mengatakan harga CPO, batu bara, dan nikel yang meningkat dapat menopang pendapatan ekspor. Pada saat yang sama, minyak yang lebih mahal menaikkan nilai impor migas. BI tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 dalam rentang 4,9%–5,7%.
Pesan pentingnya bukan bahwa Indonesia otomatis “untung” dari konflik. Dampaknya bergantung pada selisih antara tambahan penerimaan ekspor nonmigas, kenaikan biaya impor energi, kekuatan konsumsi rumah tangga, arus modal, serta kemampuan kebijakan menjaga rupiah dan inflasi.
Ekonomi Indonesia di tengah konflik ditopang komoditas, tetapi minyak menjadi beban
Kenaikan harga komoditas bekerja melalui dua jalur yang berlawanan. CPO, batu bara, dan nikel merupakan barang ekspor Indonesia, sehingga harga jual yang lebih tinggi berpotensi menambah nilai ekspor apabila volume pengiriman tidak turun tajam. Penerimaan perusahaan dan negara juga dapat meningkat melalui pajak, royalti, atau pungutan yang terkait dengan aktivitas tersebut.
Minyak mentah memiliki arah berbeda. Indonesia masih mengimpor minyak dan produk migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketika harga internasional naik atau rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor bertambah. Beban ini dapat masuk ke biaya transportasi, logistik, produksi, dan fiskal, tergantung pada kebijakan harga energi serta kompensasi pemerintah.
Karena itu, istilah “durian runtuh komoditas” perlu dibaca secara bersih, bukan kotor. Tambahan nilai ekspor CPO, batu bara, dan nikel belum tentu sama dengan tambahan pendapatan nasional setelah dikurangi impor migas yang lebih mahal, kebutuhan bahan baku impor, biaya angkut, dan dampak nilai tukar. Komposisi ekspor-impor setiap bulan juga berubah, sehingga neraca perdagangan resmi tetap menjadi ukuran yang lebih kuat daripada pergerakan satu harga komoditas.
Inflasi Agustus mendekati batas atas sasaran BI
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Agustus 2026 sebesar 3,19%, naik dari 2,88% pada Juli. Inflasi inti berada di 2,92%. Angka utama itu masih berada dalam sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5% plus-minus 1%, tetapi jaraknya ke batas atas 3,5% tinggal 0,31 poin persentase.
Selisih tersebut memberi konteks pada sikap BI. Tekanan harga energi global atau depresiasi rupiah tidak selalu langsung diteruskan seluruhnya ke konsumen. Akan tetapi, efeknya dapat muncul bertahap melalui ongkos produksi, distribusi, tarif transportasi, dan harga barang yang menggunakan komponen impor. Inflasi inti yang menguat juga patut dicermati karena menggambarkan tekanan harga di luar komoditas pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah.
Dalam keputusan 23 September, BI mempertahankan BI-Rate di 5,75%, suku bunga Deposit Facility 4,75%, dan Lending Facility 6,50%. Prioritas kebijakan adalah menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal, mempertahankan inflasi dalam sasaran, dan tetap mendukung pertumbuhan. Level BI-Rate tersebut sudah dicapai setelah kenaikan bertahap pada Mei dan Juni, lalu dipertahankan dalam rapat berikutnya.
Bagi rumah tangga, pengaruhnya tidak sesederhana suku bunga kredit langsung naik atau turun pada hari keputusan. Transmisi ke bunga deposito, kredit pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan, dan modal kerja biasanya memerlukan waktu dan berbeda antarbank. Namun, suku bunga acuan yang bertahan tinggi membatasi ruang penurunan biaya pinjaman, terutama ketika bank juga memperhitungkan risiko dan biaya pendanaan.
Permintaan domestik menjadi bantalan kedua
Aida menilai konsumsi dan investasi domestik masih menopang produk domestik bruto. Ini penting karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen besar perekonomian Indonesia. Saat permintaan eksternal melemah, belanja rumah tangga dan pembentukan modal dapat menahan penurunan produksi serta lapangan kerja.
Tetapi bantalan domestik juga memiliki batas. Inflasi pangan dan energi menggerus daya beli, sementara bunga tinggi dapat menahan pembelian rumah, kendaraan, atau ekspansi usaha yang bergantung pada kredit. Itulah sebabnya rentang proyeksi pertumbuhan BI cukup lebar, dari 4,9% hingga 5,7%: hasil akhir bergantung pada seberapa kuat konsumsi dan investasi mengimbangi tekanan eksternal.
Kebijakan fiskal ikut menentukan daya tahan itu. Pemerintah harus menyeimbangkan dukungan terhadap daya beli dengan disiplin anggaran ketika biaya energi meningkat. Pembaca dapat melihat skala ruang fiskal dari pembahasan belanja perpajakan 2026 senilai Rp576,4 triliun, yaitu penerimaan yang dilepas pemerintah melalui berbagai insentif. Di sisi pembiayaan, besarnya basis investor domestik juga terlihat dari penghimpunan SUN ritel selama dua dekade.
Tiga indikator yang lebih berguna daripada klaim “ketiban cuan”
Untuk menilai apakah keuntungan komoditas benar-benar menutup dampak konflik, ada tiga kelompok data yang perlu dibaca bersama.
- Neraca perdagangan migas dan nonmigas. Surplus total bisa terlihat kuat, tetapi rincian menentukan apakah kenaikan ekspor komoditas cukup untuk mengimbangi impor energi.
- Inflasi umum dan inflasi inti. Inflasi 3,19% pada Agustus masih dalam sasaran, tetapi perubahan bulanan berikutnya akan menunjukkan seberapa jauh energi dan kurs menyebar ke harga lain.
- Rupiah dan arus modal. Harga komoditas yang tinggi dapat membantu pasokan devisa, sedangkan imbal hasil global yang tinggi dapat menarik modal keluar. Tarik-menarik ini memengaruhi biaya impor dan ruang kebijakan BI.
Pergerakan rupiah menjelang keputusan September menunjukkan mengapa stabilitas tetap dominan dalam pertimbangan bank sentral. Konteksnya telah dibahas dalam laporan rupiah menjelang keputusan BI-Rate. Kurs yang stabil membantu meredam harga impor, tetapi menjaganya dapat membutuhkan intervensi valas, pengelolaan likuiditas, dan suku bunga yang tetap menarik bagi pemegang aset rupiah.
Jadi, posisi Indonesia memang relatif lebih terlindungi oleh ekspor komoditas dan pasar domestik yang besar. Namun, manfaatnya bersifat bersyarat, bukan hadiah gratis. Ukuran keberhasilan yang relevan bagi pembaca adalah apakah surplus eksternal bertahan, inflasi tetap di dalam sasaran, rupiah stabil, dan pertumbuhan konsumsi serta investasi tidak kehilangan tenaga. Empat hal itu akan menentukan apakah peluang dari harga komoditas benar-benar berubah menjadi ketahanan ekonomi yang terasa di rumah tangga dan dunia usaha.
