Bacotan Online – Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema penyaluran uang pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri, serta bantuan sosial langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penerima mulai 2027. Kebijakan ini menghapus perantara rekening penampung pihak ketiga guna meningkatkan efisiensi dan transparansi arus kas negara.
Rencana modernisasi sistem perbendaharaan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi realisasi September 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Inisiatif ini merupakan perluasan dari skema Government-to-Person (G2P) yang sebelumnya telah diterapkan untuk pembayaran gaji rutin pegawai negeri aktif serta tunjangan profesi guru.
Selama ini, alokasi dana pensiun dari APBN disalurkan melalui PT Taspen untuk ASN sipil dan PT ASABRI untuk personel TNI-Polri. Kedua badan usaha milik negara tersebut kemudian meneruskan pembayaran melalui berbagai mitra perbankan dan pos ke rekening penerima manfaat. Begitu pula dengan bansos seperti Program Keluarga Harapan yang disalurkan bertahap lewat perbankan.
Efisiensi Likuiditas dan Penyerapan Anggaran Belanja Negara
Melalui integrasi langsung menggunakan platform Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), pemerintah menargetkan pemangkasan waktu transaksi sekaligus menutup potensi timbulnya idle cash atau dana kas negara yang mengendap sementara di perbankan perantara. Langkah ini juga diproyeksikan menekan biaya operasional jasa juru bayar yang selama ini dialokasikan dalam APBN.
Hingga akhir September 2026, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari total pagu tahun anggaran 2026. Dari angka tersebut, pos belanja pegawai telah terserap Rp287,7 triliun atau 80 persen dari pagu, sementara belanja bantuan sosial terealisasi Rp115,8 triliun atau 71,2 persen. Volume transaksi yang besar membuat ketepatan waktu distribusi menjadi faktor penting dalam stabilitas manajemen kas negara.
Validasi Data Penerima dan Reorientasi Pengelola Pensiun
Tantangan utama dalam penerapan transfer langsung terpusat ini berpusat pada integritas basis data penerima. Pemerintah kini memprioritaskan sinkronisasi data pensiunan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna mencegah risiko salah transfer maupun kelebihan pembayaran kepada penerima yang telah meninggal dunia.
Implementasi kebijakan pada 2027 mendatang juga mereorientasi fungsi kelembagaan PT Taspen dan PT ASABRI. Kedua entitas tidak lagi bertindak sebagai juru bayar operasional bulanan, melainkan berfokus penuh pada pengelolaan portofolio investasi dan program perlindungan hari tua untuk memaksimalkan imbal hasil jangka panjang.
