Bacotan Online – Komite Nobel Norwegia resmi menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian 2026 kepada mantan Hakim Pengadilan Internasional sekaligus mantan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB asal Afrika Selatan, Navanethem “Navi” Pillay, pada Jumat (9/10/2026). Ketua Komite Nobel Norwegia, Jørgen Watne Frydnes, menyatakan penghargaan tersebut diberikan atas komitmen konsisten figur berusia 85 tahun itu dalam memperjuangkan supremasi hukum internasional dan penegakan keadilan atas kejahatan kemanusiaan.
Penganugerahan ini menjadikan Pillay warga negara Afrika Selatan kelima yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian, menyusul tokoh seperti Albert Luthuli, Desmond Tutu, F.W. de Klerk, dan Nelson Mandela. Keputusan komite penilai di Oslo dipandang mencerminkan penegasan pentingnya penghormatan terhadap lembaga peradilan multilateral di tengah meningkatnya eskalasi konflik di berbagai belahan dunia.
Jejak Advokasi Hak Asasi dan Yurisprudensi Peradilan Kriminal Internasional
Lahir di Durban pada 1941, Pillay meniti karier hukum dari pembelaan terhadap aktivis anti-apartheid yang ditahan di Penjara Pulau Robben. Ia kemudian tercatat sebagai perempuan non-kulit putih pertama yang mendirikan firma hukum di Provinsi Natal pada 1967, sebelum meraih gelar doktor ilmu hukum dari Harvard Law School. Pasca-berakhirnya apartheid, Presiden Nelson Mandela mengangkatnya sebagai hakim Mahkamah Agung Afrika Selatan pada 1995.
Kiprah yudisial internasional Pillay menguat saat memimpin Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) periode 1995 hingga 2003. Dalam perkara Jean-Paul Akayesu pada 1998, majelis hakim yang ia pimpin menetapkan preseden hukum bahwa kekerasan seksual sistematis dalam konflik terkategori sebagai tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip yurisprudensi tersebut selanjutnya menjadi rujukan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag, tempat ia bertugas sebagai salah satu hakim perdana.
Tantangan Multilateralisme dan Evaluasi Kepatuhan Hukum Global
Pillay melanjutkan pengabdiannya sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB pada 2008 hingga 2014, serta memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina sejak 2021. Hingga saat ini, ia juga aktif sebagai hakim ad hoc di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam penanganan perkara dugaan genosida etnis Rohingya.
Komite Nobel Norwegia menekankan bahwa perdamaian berkelanjutan menuntut kepatuhan menyeluruh terhadap kerangka hukum internasional. Penghargaan ini menjadi rujukan evaluasi bagi komunitas global untuk memperkuat kembali kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan internasional dan memastikan prinsip akuntabilitas hukum tetap berjalan secara konsisten.
