Bacotan Online – Sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja kini resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan oleh pemohon perseorangan Bisyron Wahyudi ini menuntut pengakuan hak konsumen untuk dapat berpindah operator seluler tanpa harus berganti nomor telepon, atau yang di kancah telekomunikasi global dikenal luas sebagai Mobile Number Portability (MNP).
Isu ini sontak memicu diskursus panas di kalangan industri telekomunikasi nasional. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) secara terbuka angkat bicara mengenai besarnya konsekuensi teknis, regulasi, dan finansial yang harus ditanggung oleh seluruh ekosistem digital Indonesia apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim konstitusi.
Akar Gugatan: Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Portabilitas Nomor Pengguna
Dalam berkas gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, pemohon mempersoalkan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan (2), serta Pasal 25 UU Telekomunikasi. Pemohon menilai bahwa regulasi telekomunikasi yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi pelanggan untuk mempertahankan nomor identitas selulernya ketika ingin berpindah ke penyedia layanan lain yang menawarkan tarif lebih kompetitif atau jangkauan sinyal lebih prima.
Pada era ekonomi digital, nomor ponsel tidak lagi sekadar deretan digit untuk melakukan panggilan suara konvensional atau mengirim SMS. Nomor telepon telah bertransformasi menjadi digital identifier yang terikat erat dengan sistem autentikasi perbankan, kode one-time password (OTP), verifikasi dua langkah (two-factor authentication), akun dompet digital (e-wallet), hingga akses administrasi kependudukan daring. Ketiadaan mekanisme transfer nomor memaksa pelanggan menanggung kerugian waktu, biaya administrasi, serta risiko keamanan data pribadi setiap kali harus berganti kartu SIM.
Bantahan ATSI: Arsitektur Penomoran Nasional Bukan Sekadar Ganti Kartu
Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengungkapkan bahwa penerapan Mobile Number Portability di Indonesia menghadapi rintangan arsitektur teknis yang sangat kompleks. Marwan menjelaskan bahwa sistem telekomunikasi nasional masih mengadopsi pemisahan tegas antara layanan telepon tetap atau Public Switched Telephone Network (PSTN) dengan jaringan seluler.
Pada jaringan PSTN, penomoran terikat langsung dengan kode wilayah geografis, seperti kode 021 untuk wilayah Jabodetabek atau 022 untuk Bandung. Sementara itu, nomor seluler menggunakan awalan 08 yang terikat langsung dengan Network Destination Code (NDC). Kode ini berfungsi sebagai penanda mutlak identitas jaringan operator pemilik alokasi nomor tersebut di tingkat sentral saklar.
“Arsitekturnya berubah. Jika ada pelanggan hari ini operator A, kemudian datang mau pindah ke operator B, maka nomor itu pindah. Nah, dengan dua digit berbeda di PSTN dan mobile, kita harus berubah, regulasinya berubah bahwa nomor ini tidak berdasarkan area lagi, tidak berdasarkan identitas operator lagi,” tegas Marwan dalam keterangannya di Jakarta.
Kondisi ini menuntut penataan ulang seluruh sistem perutean panggilan (call routing) secara nasional. Perubahan paradigma dari alokasi berbasis operator menjadi kepemilikan berbasis pengguna (user-centric) membutuhkan transisi bertahap yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun sebelum siap diterapkan secara stabil ke ratusan juta pelanggan aktif.
Transformasi arsitektur jaringan skala raksasa ini sejalan dengan restrukturisasi mendalam yang tengah terjadi pada tulang punggung telekomunikasi nasional, sebagaimana langkah Telkom alihkan aset jaringan ke Infranexia senilai Rp49,9 triliun untuk mengonsolidasikan infrastruktur konektivitas digital.
Beban Investasi Database Sentral dan Ancaman Latensi Jaringan
Secara teknis rekayasa jaringan, penerapan MNP mewajibkan terbentuknya entitas pengelola independen atau clearing house yang mengoperasikan basis data portabilitas terpusat (centralized Number Portability Database atau NPDB). Setiap kali panggilan, pesan singkat, atau data autentikasi dikirimkan ke suatu nomor, sistem jaringan operator pengirim harus melakukan pengecekan seketika (real-time query) ke database tersebut untuk memastikan operator penerima yang aktif saat itu.
Operasional sistem penomoran dinamis ini memunculkan sejumlah tantangan teknis nyata:
- Kebutuhan Belanja Modal Masif: Seluruh operator seluler wajib melakukan peremajaan perangkat keras dan perangkat lunak pada tingkat core network serta sistem tagihan (billing system) guna mengakomodasi proses kliring nomor secara instan.
- Potensi Penambahan Latensi Panggilan: Mekanisme lookup query ke basis data sentral sebelum sambungan terhubung berpotensi menambah waktu tunggu inisiasi panggilan (call setup time), terutama saat terjadi lonjakan trafik panggilan massal.
- Kerentanan Integrasi OTP Perbankan: Ratusan aggregator SMS dan sistem API perbankan harus diintegrasikan kembali agar pengiriman kode verifikasi tidak tersesat atau mengalami keterlambatan yang dapat mengganggu transaksi digital masyarakat.
Integrasi nomor yang mulus dan instan menjadi syarat mutlak bagi perkembangan layanan berbasis teks masa kini, terlebih ketika berbagai industri mulai mengadopsi model otomasi interaktif seperti saat DoorDash rilis agen AI pesan makanan via pesan teks tanpa memerlukan peramban atau aplikasi pihak ketiga.
Pelajaran dari Negara Lain: Munculnya Pajak Nomor dan Biaya Transisi
Marwan juga mengingatkan publik agar berkaca pada pengalaman negara-negara maju yang telah lebih dulu mengimplementasikan Mobile Number Portability. Di Australia, misalnya, kebebasan mempertahankan nomor telepon seluler diiringi dengan instrumen pungutan atau pajak khusus penomoran dari pemerintah terhadap nomor aktif guna membiayai pemeliharaan sistem kliring nomor nasional.
Di kawasan regional seperti Singapura dan Malaysia, implementasi MNP memang berhasil meningkatkan persaingan antar-operator dan menekan angka perpindahan pelanggan pasif (churn rate), namun proses tersebut membutuhkan masa sosialisasi dan uji coba teknis yang memakan waktu antara tiga hingga lima tahun sejak aturan pertama kali disahkan.
Jalan Tengah Menjaga Hak Konsumen dan Keberlanjutan Industri
Perdebatan di Mahkamah Konstitusi ini menempatkan pemerintah dan regulator telekomunikasi di persimpangan krusial. Di satu sisi, hak pelanggan untuk mempertahankan nomor ponsel di era digital merupakan aspirasi yang rasional demi kenyamanan dan perlindungan data pribadi. Namun di sisi lain, kesiapan teknis, keberlanjutan investasi modal operator, serta kepastian regulasi penomoran lintas operator tidak dapat diabaikan begitu saja.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan uji materiil ini, Kementerian Komunikasi dan Digital beserta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) harus merancang peta jalan transisi yang komprehensif. Regulasi turunan wajib mengatur pembagian beban investasi, penetapan standar waktu portabilitas, serta perlindungan ketat terhadap potensi pembajakan nomor kartu SIM (SIM swap fraud) yang rawan terjadi dalam proses migrasi operator.
