Bacotan Online – Pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan pesisir utara Jakarta terus dipacu untuk menopang efisiensi distribusi logistik nasional. Proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II (HBR II) sepanjang 9,6 kilometer yang menghubungkan Ancol Timur hingga Pluit kini mencatatkan kemajuan fisik signifikan. Berdasarkan peninjauan lapangan terbaru oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), progres konstruksi jalan tol bertingkat ganda (double decker) ini telah mencapai 47,41 persen, dengan pembebasan lahan yang sudah menyentuh 64,57 persen.
Kementerian PU bersama badan usaha jalan tol menargetkan ruas tol strategis ini dapat beroperasi penuh secara komersial pada kuartal I 2028. Kehadiran Harbour Road II diproyeksikan menjadi solusi permanen dalam mengatasi kemacetan kronis di koridor utara Jakarta, sekaligus memangkas waktu tempuh armada kargo dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta maupun koridor industri barat Pulau Jawa.
Akselerasi Lapangan dan Komitmen Kualitas Konstruksi
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal penyelesaian proyek infrastruktur transportasi yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap perekonomian. Saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek di kawasan Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara, Diana menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu pengerjaan.
“Pekerjaan pembangunan Tol Harbour Road II senantiasa memperhatikan kualitas, serta proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, dan tepat manfaat bagi masyarakat,” ujar Diana Kusumastuti dalam penjelasannya.
Pengawasan ketat terhadap administrasi dan mutu fisik menjadi krusial mengingat konstruksi Harbour Road II melintasi kawasan pesisir dengan karakteristik tanah lunak, jaringan utilitas kota bawah tanah yang padat, serta lintasan kereta api aktif. Proyek yang dikerjakan oleh kemitraan kontraktor nasional, yakni konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) bersama PT Girder Indonesia, dituntut menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas yang presisi agar mobilitas harian masyarakat di sepanjang Jalan R.E. Martadinata hingga Lodan tetap terkelola dengan baik selama periode pembangunan.
Rekayasa Struktur Double Decker Pertama di Indonesia
Secara teknis, Tol Harbour Road II mengusung konsep rancang bangun yang istimewa dalam portofolio jalan tol di tanah air. Keterbatasan ruang pembebasan lahan (right-of-way) di pesisir Jakarta Utara mendorong pengelola jalan tol mengadopsi struktur layang bertingkat penuh (double decker elevated expressway). Dalam konfigurasi ini, lajur lalu lintas arah barat dan arah timur tidak ditempatkan secara berdampingan mendatar, melainkan disusun secara vertikal dua tingkat di atas struktur pilar penyangga.
Penerapan struktur double decker ini memungkinkan kapasitas jalan tol digandakan tanpa memerlukan pembebasan lahan horizontal yang masif di area pemukiman padat dan pergudangan pesisir. Inovasi rekayasa sipil ini sekaligus menjadi tonggak baru dalam evolusi konstruksi jalan layang perkotaan di Indonesia setelah era legendaris teknik Sosrobahu yang dipelopori pada dekade 1990-an.
Emiten pengelola jalan tol swasta nasional, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), bertindak sebagai pemegang hak konsesi ruas tol ini. Direktur Utama CMNP, Arief Budhy Hardono, menyatakan bahwa penambahan ruas HBR II merupakan langkah ekspansi terukur guna meningkatkan kapasitas jaringan jalan tol dalam kota Jakarta (Jakarta Intra Urban Toll Road/JIUT) yang selama ini menanggung beban volume kendaraan melampaui kapasitas idealnya.
“Pembangunan proyek Tol Harbour Road II menjadi jalur alternatif bagi pergerakan kendaraan, khususnya dari dan menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok serta dari dan menuju arah Bandara Soekarno-Hatta. Integrasi Tol Harbour Road II dengan Tol Dalam Kota diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas serta mendukung efisiensi distribusi logistik di wilayah Jakarta dan Jabodetabek,” jelas Arief Budhy Hardono.
Dampak Strategis pada Arus Logistik dan Biaya Rantai Pasok
Kawasan Jakarta Utara merupakan urat nadi pergerakan barang internasional dan domestik terbesar di Indonesia. Selama bertahun-tahun, arus armada truk kontainer berat (Golongan IV dan V) yang keluar masuk Terminal Peti Kemas Tanjung Priok harus berbagi ruang dengan kendaraan komuter di ruas Tol Harbour Road I (Pluit-Tomang-Cawang) dan Tol Ir. Wiyoto Wiyono. Akibatnya, titik kemacetan (bottleneck) sering terjadi pada jam-jam sibuk pengiriman barang, yang secara langsung mengerek biaya operasional logistik nasional.
Dengan hadirnya Harbour Road II sepanjang 9,6 kilometer, arus distribusi logistik dari gerbang timur Tanjung Priok akan memiliki koridor bebas hambatan langsung menuju Tol Sedyatmo di sisi barat tanpa harus membebani jaringan arteri perkotaan. Keterhubungan mulus ini memberikan sejumlah manfaat makroekonomi yang terukur:
- Efisiensi Waktu Tempuh Kargo: Truk angkutan peti kemas dapat melaju dengan kecepatan rata-rata optimal, mengurangi durasi dwelling time pengiriman barang antar-simpul transportasi udara dan laut.
- Penurunan Biaya Konsumsi Bahan Bakar: Berkurangnya kemacetan di koridor pelabuhan memangkas pemborosan bahan bakar fosil dan menurunkan jejak emisi karbon armada logistik perkotaan.
- Peningkatan Utilisasi Aset Transportasi: Armada logistik korporasi dapat meningkatkan rasio ritase perjalanan per hari, yang berdampak langsung pada penghematan modal kerja dan perbaikan neraca keuangan sektor transportasi.
- Dukungan Terhadap Daya Saing Investasi: Kepastian waktu tempuh pengiriman barang menjadi parameter kunci bagi arus modal asing yang masuk ke sektor manufaktur di sekitar koridor industri Jawa Barat dan Banten.
Langkah korporasi CMNP dan mitra kontraktor dalam mengamankan progres konstruksi ini juga disambut positif oleh pelaku pasar di sektor infrastruktur. Sebagaimana tercermin dalam dinamika emiten infrastruktur di pasar obligasi dan ekuitas di BEI, ketahanan arus kas proyek jalan tol bertarif sangat bergantung pada penyelesaian fisik yang tepat jadwal dan kejelasan pembebasan lahan.
Tantangan Pembebasan Lahan dan Target Menuju 2028
Meskipun progres konstruksi telah melampaui 47 persen, tantangan terbesar Harbour Road II dalam 18 bulan ke depan berpusat pada penuntasan sisa 35,43 persen pembebasan lahan. Wilayah trase proyek bersinggungan langsung dengan aset-aset strategis, meliputi kawasan pergudangan pelabuhan, lahan milik kementerian/lembaga negara, fasilitas utilitas kelistrikan tegangan tinggi, pipa gas bawah tanah, dan area padat permukiman warga.
Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengintensifkan koordinasi lintas instansi guna mempercepat proses pelepasan hak atas tanah serta relokasi utilitas publik. Sinkronisasi kebijakan ini selaras dengan arah reformasi tata kelola yang tengah diperkuat di level regulasi ekonomi nasional, di mana percepatan belanja modal infrastruktur diprioritaskan pada proyek-proyek dengan kelayakan finansial dan dampak ekonomi nyata.
Di samping itu, penerapan manajemen teknologi modern pada pemantauan lapangan dan pengawasan logistik material menjadi kunci penting untuk mencegah pembengkakan anggaran (cost overrun). Prinsip efisiensi ini serupa dengan tren yang diadopsi berbagai sektor komersial dalam memangkas friksi operasional melalui digitalisasi proses, sebagaimana terlihat pada efisiensi operasional korporasi modern.
Penyelesaian Tol Harbour Road II pada awal tahun 2028 diharapkan dapat melengkapi kepingan penting jaringan jalan lingkar Jakarta Intra Urban Toll Road. Bila ruas ini telah tersambung sempurna, koridor utara ibu kota tidak hanya memiliki ketahanan infrastruktur yang tangguh menghadapi ancaman banjir rob dan beban kendaraan berat, tetapi juga menjadi tulang punggung penggerak efisiensi sistem logistik Indonesia di masa depan.
