Bacotan Online – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan alokasi pembiayaan sebesar US$ 472,6 miliar atau setara sekitar Rp 8.000 triliun untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca periode 2021 hingga 2035. Badan Layanan Umum di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut menegaskan bahwa beban anggaran raksasa ini tidak mungkin dipikul hanya dengan mengandalkan kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyatakan bahwa target pemenuhan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon yang membutuhkan mobilisasi sumber daya finansial lintas batas. Jika Indonesia memaksakan diri membiayai seluruh kebutuhan dekarbonisasi dari pos kas negara, stabilitas fiskal akan tertekan tanpa jaminan target iklim tercapai.
“Kebutuhan dananya sekitar US$ 472 miliar, setara Rp 8.000-an triliun. Kalau kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai,” tegas Joko dalam forum diskusi bersama media di Bogor, Jawa Barat.
Realitas Postur Fiskal: Jurang Pembiayaan APBN vs Target Iklim
Pernyataan pimpinan BPDLH tersebut menggarisbawahi kesenjangan tajam antara kapasitas anggaran domestik dan target mitigasi perubahan iklim global. Sebagai perbandingan struktural, total belanja negara dalam postur APBN tahunan rata-rata berada pada kisaran Rp 3.300 triliun hingga Rp 3.600 triliun per tahun, dengan sebagian besar porsi terserap untuk belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta transfer ke daerah.
Angka kebutuhan Rp 8.000 triliun untuk agenda transisi energi dan penurunan emisi setara dengan lebih dari dua kali lipat total APBN Indonesia dalam satu tahun fiskal penuh. Mengalokasikan dana puluhan triliun rupiah secara mandiri setiap tahun hanya untuk program dekarbonisasi berisiko memicu defisit fiskal yang melampaui batas aman 3 persen produk domestik bruto (PDB) serta mengorbankan prioritas pembangunan ekonomi mendasar lainnya.
Kondisi ini menuntut pemisahan tegas antara kewajiban belanja operasional negara dan strategi pembiayaan proyek hijau. Keterlibatan sektor swasta dan perbankan domestik kini didorong melalui penerbitan obligasi hijau (green bonds), pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), serta ekspansi investasi yang terukur seperti pada evaluasi efisiensi operasional dan efisiensi infrastruktur dan rantai pasok nasional.
Dilema Ekonomi Lingkungan dan Fenomena Penumpang Gratis Global
Joko Tri Haryanto menyoroti aspek keadilan ekonomi global dalam penanganan krisis iklim. Menurutnya, penurunan emisi di wilayah kepulauan Indonesia menghasilkan manfaat atmosfer yang dinikmati oleh seluruh populasi dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia. Jika beban pendanaan ditanggung sepihak oleh kas negara berkembang, maka negara-negara maju yang memiliki jejak historis emisi tinggi justru menjadi penumpang gratis (free rider) atas pengorbanan fiskal Indonesia.
“Karena kalau kita bisa mengelola sumber emisi ini, yang menikmati seluruh dunia. Bayangkan, yang menikmati seluruh dunia tapi sumber pembiayaannya APBN. Yang enak siapa? Seluruh dunia, banyak free rider-nya nanti. Justru untuk membiayai target NDC jangan bersumber dari APBN semata,” papar Joko.
Secara teori ekonomi publik, masalah free rider kerap menjadi batu sandungan utama dalam traktat iklim internasional. Meskipun Perjanjian Paris mewajibkan negara-negara maju menyalurkan komitmen pendanaan iklim minimal US$ 100 miliar per tahun bagi negara berkembang, realisasi transfer dana hibah dan pembiayaan lunak internasional sering kali tertunda oleh birokrasi donor dan preferensi instrumen utang komersial.
Strategi Menarik Dana Iklim Global dan Mitigasi Pencairan Kutub
Melihat ketimpangan tersebut, BPDLH mendorong diplomasi pembiayaan yang lebih agresif untuk menggaet dana kompensasi global (global climate funds). Indonesia memosisikan diri sebagai penyerap karbon strategis melalui bentang hutan hujan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove, sembari menegosiasikan aliran dana dari negara-negara yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut.
Joko menyebut negara-negara di kawasan Skandinavia dan Nordik memiliki kepentingan eksistensial yang sangat mendesak terkait laju pemanasan global. Letak geografis mereka yang berdekatan dengan lingkaran kutub utara membuat kawasan tersebut menghadapi ancaman nyata dari percepatan pencairan lapisan es abadi.
“Mereka negara-negara Skandinavia pasti sangat khawatir. Posisi mereka terdepan dan dekat dengan kutub. Kalau kita gagal menurunkan suhu bumi, lapisan kutub mencair lebih cepat. Indonesia harus cerdas dalam memanfaatkan instrumen dana global agar dapat membantu pencapaian target NDC tanpa membebani kas domestik,” tambahnya.
Arsitektur Pembiayaan Campuran dan Optimalisasi Bursa Karbon
Untuk menjembatani jurang kebutuhan dana tersebut, Indonesia mengandalkan skema pembiayaan campuran (blended finance) yang memadukan dana filantropi, hibah multilateral, pinjaman konsesional, dan ekuitas komersial. BPDLH difungsikan sebagai kendaraan pengelola dana perwalian (trust fund) yang transparan guna memberikan kepastian hukum bagi investor asing.
Selain instrumen bilateral dan kemitraan transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), pengembangan pasar karbon terorganisir melalui IDXCarbon memegang peran sentral. Melalui penetapan batas atas emisi bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan sektor industri manufaktur, perdagangan kredit karbon dapat memobilisasi likuiditas swasta internasional secara sukarela maupun terikat kuota, sejalan dengan pengawasan terhadap komitmen penurunan emisi industri dan pasokan energi.
Pemerintah menyadari bahwa transisi energi bukan sekadar menutup pembangkit fosil, melainkan merancang sistem tarif listrik yang tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Tanpa dukungan dana konsesional global berbiaya murah, beban transisi berisiko beralih menjadi kenaikan tarif listrik domestik yang dapat menekan daya beli masyarakat menengah ke bawah.
