Rupiah emisi 2022 cetakan 2026 Purbaya-Perry sedang menarik perhatian kolektor. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI tidak mengubah keabsahan uang yang telah dicetak dan diedarkan. Selama belum dicabut dan ditarik, uang tersebut tetap dapat digunakan sesuai nominalnya.
Dalam keterangan pada konferensi pers 23 September 2026 yang dilaporkan CNBC Indonesia, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyebut kegiatan mengoleksi uang atau numismatik sebagai hal yang wajar. Namun, minat kolektor tidak sama dengan penetapan harga resmi baru, dan belum membuktikan bahwa variasi tanda tangan tersebut langka.
Mengapa Rupiah emisi 2022 cetakan 2026 Purbaya-Perry memuat dua tahun?
Dua tahun yang tertera pada selembar uang menjelaskan hal berbeda. “EMISI 2022” mengidentifikasi seri atau desain yang resmi dikeluarkan pada 2022. Pemerintah dan BI meluncurkan tujuh pecahan uang kertas TE 2022—Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000—yang berlaku sejak 17 Agustus 2022, sebagaimana tercantum dalam pengumuman resmi BI.
Sementara itu, “PERURI TC 2026” menunjukkan tahun cetak. Artinya, desainnya tetap seri 2022, tetapi lembar tersebut diproduksi pada 2026. Perbedaan tahun bukan kejanggalan: satu seri dapat dicetak kembali untuk memenuhi kebutuhan uang selama desain itu masih berlaku. Karena itu, “emisi 2022” tidak harus berarti setiap lembarnya dicetak pada 2022.
Untuk pecahan Rp100.000 yang ramai dibicarakan, tulisan tahun emisi dan tahun cetak berada pada sisi belakang. Penanda “PERURI TC 2026” berukuran kecil, sehingga pembaca dapat memeriksa bagian bawah sisi belakang dengan pencahayaan cukup. Tanda tangan berada di sisi depan: Gubernur BI di bagian bawah kiri dan Menteri Keuangan di bagian bawah kanan.
Cara membaca tanda tangan Purbaya-Perry tanpa salah identifikasi
Jangan mengandalkan tahun cetak saja. Identifikasi variasi yang dibicarakan memerlukan tiga pemeriksaan berurutan: pastikan tulisan “EMISI 2022” di belakang, cari “PERURI TC 2026” di belakang, lalu cocokkan dua tanda tangan di depan dengan jabatan yang tercetak di bawahnya. Untuk variasi ini, tanda tangan Perry Warjiyo mewakili Gubernur BI dan tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa mewakili Menteri Keuangan.
Struktur itu mempunyai dasar hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang status dan perubahannya dapat dilihat di basis data peraturan BPK, menetapkan bahwa ciri umum rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak Pemerintah dan BI, nomor seri, tahun emisi, serta tahun cetak. Penjelasan undang-undang menyebut Pemerintah diwakili Menteri Keuangan dan BI diwakili Gubernur BI.
BI menjelaskan bahwa tanda tangan menyesuaikan pejabat yang menjabat ketika proses penetapan dan produksi berlangsung. Maka, uang yang telanjur diproduksi tidak mendadak batal ketika pejabatnya berganti. Tanda tangan pada uang adalah bagian dari ciri resmi pada saat produksi, bukan penanda bahwa orang tersebut masih menjabat saat uang berpindah tangan.
Tetap cek keaslian, bukan hanya kombinasi tahun dan tanda tangan
Kombinasi tulisan dan tanda tangan tidak cukup untuk membuktikan uang itu asli. Gunakan pemeriksaan 3D—dilihat, diraba, diterawang. Saat dilihat, perhatikan warna, gambar utama, nominal, dan benang pengaman. Saat diraba, bagian tertentu dari hasil cetak serta kode tuna netra terasa kasar. Saat diterawang, periksa tanda air pahlawan dan gambar saling isi atau rectoverso.
Apabila keasliannya diragukan, jangan mengedarkannya kembali. Panduan BI mengenai rupiah palsu menyarankan masyarakat meminta klarifikasi melalui bank, kepolisian, atau kantor BI terdekat. BI merupakan lembaga yang berwenang menentukan keaslian rupiah. Langkah ini lebih aman daripada menyimpulkan keaslian dari unggahan media sosial atau tanda tangan yang tampak serupa.
Nilai nominal berbeda dari harga koleksi
Nilai nominal adalah angka resmi yang tercetak dan digunakan dalam transaksi. Untuk uang Rp100.000, nilainya sebagai alat pembayaran adalah Rp100.000. PBI Nomor 24/8/PBI/2022 secara eksplisit menyatakan harga uang rupiah kertas pecahan tersebut sama dengan nilai nominal Rp100.000.
Harga koleksi, bila ada transaksi antarkolektor, merupakan harga pasar yang disepakati penjual dan pembeli. Harga penawaran di media sosial bukan harga resmi BI dan belum tentu sama dengan harga transaksi yang benar-benar terjadi. Kondisi fisik, nomor seri, variasi cetakan, dokumentasi asal, jumlah lembar yang tersedia, dan minat pembeli dapat memengaruhi penilaian kolektor. Akan tetapi, faktor-faktor itu tidak boleh dipakai untuk mengarang kelangkaan tanpa data peredaran atau catatan transaksi yang dapat diperiksa. Pemisahan antara data resmi dan interpretasi juga penting saat menilai klaim finansial lain, misalnya dalam pembahasan reinvestasi investor SBN ritel.
Laporan independen Wartakota juga mengingatkan bahwa percakapan komunitas daring belum cukup untuk menyimpulkan adanya lonjakan harga atau kelangkaan umum. Sampai 23 September 2026, sumber yang diperiksa tidak memberikan angka resmi BI tentang berapa banyak lembar kombinasi Purbaya-Perry yang dicetak atau beredar. Karena itu, klaim “langka” maupun angka premium tertentu belum dapat diverifikasi.
Apa arti praktisnya bagi pemegang uang?
Pemegang rupiah emisi 2022 cetakan 2026 bertanda tangan Purbaya-Perry memiliki dua pilihan penggunaan yang sama-sama sah: menyimpannya sebagai koleksi atau membelanjakannya sesuai nominal. Status koleksi tidak menghapus fungsi uang sebagai alat pembayaran, dan berakhirnya jabatan penanda tangan tidak membuatnya kedaluwarsa.
Jika tujuan Anda mendokumentasikan koleksi, catat pecahan, tahun emisi, tahun cetak, kombinasi tanda tangan, nomor seri, kondisi fisik, dan asal perolehan. Pisahkan catatan itu dari klaim harga. Tanpa data jumlah cetak, penjualan yang benar-benar selesai, dan pembanding dengan kondisi setara, minat viral hanya menunjukkan adanya perhatian—bukan bukti kelangkaan atau jaminan nilai jual kembali. Untuk konteks kebijakan yang lebih luas, pembaca juga dapat melihat penjelasan belanja perpajakan 2026 dan cara membaca angkanya.
