Bacotan Online – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026). Langkah strategis perombakan susunan pimpinan Kementerian Keuangan ini menandai babak baru arsitektur fiskal nasional, di mana kementerian bendahara negara kini diperkuat oleh tiga wakil menteri sekaligus di bawah komando Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pelantikan kedua pejabat teras tersebut dipandu langsung oleh Presiden Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2025 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pengucapan sumpah jabatan dilakukan secara khidmat di hadapan jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, menegaskan komitmen penegakan tata kelola anggaran negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada ketahanan ekonomi domestik.
Struktur Baru Tiga Wamenkeu: Menjaga Stabilitas Moneter dan Fiskal
Kehadiran Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman melengkapi jajaran pimpinan Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah diisi oleh Juda Agung. Formasi trio wakil menteri ini mencerminkan kebutuhan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan makroekonomi, penerimaan perpajakan, serta pengendalian belanja negara yang kian kompleks.
Pemerintah menaruh fokus besar pada sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk meredam gejolak ekonomi global. Kolaborasi antara mantan pejabat Bank Indonesia dan birokrat kawakan Kemenkeu diharapkan mampu mempersempit jurang antara stabilitas nilai tukar, imbal hasil obligasi pemerintah, dan fleksibilitas defisit budget di tengah dinamika pasar keuangan global. Tantangan ini kian mendesak mengingat pasar modal domestik sempat dibayangi fenomena tekanan aliran modal keluar di pasar domestik beberapa pekan terakhir.
Rekam Jejak Luky Alfirman: Pakar Anggaran dan Manajemen Pembiayaan
Luky Alfirman bukan nama asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Sosok birokrat senior ini mengawali kariernya sejak Maret 1995 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kapasitas akademisnya diperkuat dengan raihan gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat.
Dalam rentang kariernya selama lebih dari tiga dekade, Luky pernah memegang berbagai posisi kunci lintas pos penting Kemenkeu:
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) pada November 2017, memimpin strategi penerbitan sovereign debt dan mitigasi risiko utang pemerintah.
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada November 2022, mengawal harmonisasi dana transfer ke daerah dan dana desa.
- Direktur Jenderal Anggaran (DJA) yang dilantik pada Mei 2025, memegang kemudi langsung perumusan dan penyaluran pos belanja kementerian/lembaga.
- Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Penunjukan kembali Luky ke kursi Wakil Menteri Keuangan menegaskan pentingnya kontinuitas teknokrasi pengelolaan utang dan belanja negara. Pemerintah membutuhkan kepemimpinan teknis yang telah teruji dalam menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level aman di bawah batas undang-undang.
Profil Nurkholisoh Ibnu Aman: Integritas Riset dan LHKPN Transparan
Sementara itu, figur Nurkholisoh Ibnu Aman merepresentasikan perspektif riset makroekonomi independen. Sebelum dilantik ke jajaran kabinet, Nurkholisoh mengabdi sebagai Senior Researcher di Bank Indonesia. Keahlian analitisnya dalam riset transmisi moneter dan likuiditas sistem perbankan dinilai menjadi amunisi berharga bagi koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Berdasarkan penelusuran data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Februari 2026, Nurkholisoh mencatatkan total harta kekayaan bersih sebesar Rp 4.701.508.000. Angka tersebut diperoleh dari akumulasi aset bruto senilai Rp 6,39 miliar dikurangi tanggungan utang sebesar Rp 1,69 miliar.
Rincian aset yang tercantum dalam LHKPN tersebut mencakup:
- Aset tanah dan bangunan senilai Rp 3,42 miliar (53,5% dari total aset), tersebar di tujuh bidang properti meliputi Kota Tangerang, properti seluas 40 meter persegi di Jakarta Pusat senilai Rp 1,61 miliar, tanah warisan di Kota Magelang, serta satu aset properti warisan seluas 115 meter persegi di luar negeri senilai Rp 715 juta.
- Kas dan setara kas sebesar Rp 2,91 miliar (45,5% dari total aset).
- Harta bergerak lainnya senilai Rp 62 juta.
- Alat transportasi dan mesin yang dilaporkan sangat sederhana, yakni satu unit sepeda merek Polygon produksi tahun 2017 senilai Rp 800.000, tanpa pencatatan kepemilikan mobil pribadi maupun surat berharga.
Tantangan Fiskal 2026: Efisiensi Belanja dan Program Prioritas
Pekerjaan rumah besar langsung menanti kedua wamenkeu baru. Kabinet Merah Putih menghadapi tuntutan realisasi target pertumbuhan ekonomi di tengah pengetatan disiplin belanja operasional birokrasi. Salah satu sorotan utama publik dan pelaku pasar adalah efisiensi belanja sosial dan logistik, seperti restrukturisasi pembiayaan yang baru-baru ini terjadi pada alokasi anggaran program makan bergizi gratis.
Kombinasi kompetensi Luky Alfirman dalam perbendaharaan serta keahlian riset Nurkholisoh Ibnu Aman diharapkan dapat mengakselerasi penyerapan anggaran secara produktif tanpa memperlebar defisit APBN melebihi target 2,5 persen dari PDB. Pasar menantikan terobosan tim baru Kemenkeu dalam menjaga confidence investor domestik dan internasional menjelang penutupan kuartal akhir tahun anggaran berjalan.
