Bacotan Online – Tanda tanya besar kini menyelimuti kredibilitas institusi demokrasi terbesar di dunia. Komisi Pemilihan Umum India, atau yang dikenal sebagai Election Commission of India (ECI), sedang dihantam badai krisis kepercayaan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skandal yang mencuat menyangkut tudingan manipulasi jutaan data pemilih yang diduga sengaja diarahkan guna menguntungkan pihak pemerintah berkuasa saat ini.
Perpecahan Internal di Lingkaran Terdalam ECI
Kabar miring ini mulai menjadi sorotan global pasca mencuatnya laporan investigasi dari media terkemuka setempat, Indian Express. Publik yang selama ini memuja integritas KPU India dikejutkan oleh temuan bahwa telah terjadi keretakan tajam di jajaran tertinggi komisioner lembaga tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum India (CEC), Gyanesh Kumar, dilaporkan mendapat tentangan dan teguran keras dari dua rekan kerjanya sendiri, yakni Komisioner Sukhbir Singh Sandhu dan Vivek Joshi. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, kedua komisioner tesebut berulang kali mempertanyakan integritas pimpinannya, terutama perihal mekanisme pendaftaran pemilih baru serta tingkat keamanan dari basis data elektoral nasional yang mendadak penuh dengan kejanggalan.
Bocoran laporan itu membeberkan bahwa sekurang-kurangnya dalam 10 bulan ke belakang, Gyanesh Kumar mengeksekusi 14 keputusan strategis secara diam-diam tanpa berkonsultasi atau memberitahu kedua rekannya. Puncak dari rasa frustrasi para komisioner adalah ketika mereka melayangkan surat protes resmi kepada kepala sekretariat birokrasi pemerintahan India guna melaporkan tindak tanduk sang Ketua CEC.
Proyek Revisi Database SIR yang Penuh Konspirasi
Gonjang-ganjing ini tak lepas dari proyek ambisius ECI bertajuk Special Intensive Revision (SIR). Proyek berskala nasional ini secara teknis ditujukan demi merampingkan daftar pemilih tetap (DPT) usai tidak pernah diperbarui secara menyeluruh selama hampir 25 tahun. Alasan resminya adalah ECI ingin mendepak nama-nama pemilih fiktif, penduduk yang telah wafat, pindah kewarganegaraan, ataupun yang terdaftar ganda di berbagai wilayah yurisdiksi.
Secara teori, proyek SIR merupakan ide cemerlang. Namun malapetaka demokrasi terjadi dalam tahap pelaksanaannya. Data menunjukkan, sebanyak 130 juta nama telah dicoret dari daftar pemilih aktif di seluruh pelosok India. Bukannya merapikan, pencoretan masal ini justru menghilangkan hak suara dari puluhan juta warga negara sah yang mendadak kesulitan mengurus proses pendataan ulang saking berbelitnya birokrasi dan persyaratan dokumen baru yang mustahil dikantongi orang biasa.
Tudingan Manipulasi Demi Mengamankan Kursi Narendra Modi
Tidak butuh waktu lama bagi kelompok oposisi untuk mengendus bau busuk di balik sistem SIR tersebut. Para elit partai lawan terang-terangan menuduh bahwa CEC Gyanesh Kumar secara sengaja merusak basis data pemilih semata-mata untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yakni kendaraan politik sang Perdana Menteri petahana, Narendra Modi, di musim pemilu.
Modus yang dituduhkan adalah penghapusan jutaan kantong suara oposisi berkedok “revisi basis data intensif”, dan menggantinya dengan birokrasi pendaftaran yang hanya bisa ditembus oleh simpatisan pihak penguasa. Meski pada akhirnya BJP dan pimpinan komisi membantah keras narasi penggembosan suara tersebut, publik telanjur skeptis.
Komentar Eks-Pemimpin KPU Mengamini Isu Pemilu Curang
Situasi ini memancing komentar SY Quraishi, seorang mantan Ketua KPU India yang sejak mula tidak menyetujui program SIR tersebut. “Saya awalnya bertanya-tanya, mengapa dua komisioner itu hanya diam ketika SIR diluncurkan. Kini setelah fakta terbuka, saya menyadari mereka melawan dari dalam secara senyap. Itu sikap yang patut dihormati,” ujarnya seperti dikutip dari laporan PTI.
Desakan agar Gyanesh Kumar menebus dosanya dengan mengundurkan diri kini menggema di jalanan hingga parlemen. Skandal pendaftaran dan penghapusan nama ini telah menjadi alarm mengerikan betapa rentannya pilar demokrasi di India terhadap penyakit intervensi kekuasaan. Jika komisi independen yang menjadi wasit pemilu saja kehilangan arah moral, masa depan mandat suara ratusan juta warga negara di Republik India kini berada di ujung tanduk.
