Bacotan Online – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas perjudian online lintas negara. Pada Jumat malam (25/9/2026), Dittipidsiber berhasil menangkap tersangka berinisial FP yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara perjudian online berskala internasional. FP diamankan di Thailand melalui operasi gabungan yang melibatkan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Kepolisian Thailand, Imigrasi Thailand, serta SET NCB Interpol.
Penangkapan ini bukan sekadar urusan satu individu. FP diduga menjadi dalang operasional di balik tiga situs judi online internasional: Empire88, 1XBET, dan AJ8KEREN—ketiganya menawarkan produk slot, kasino, hingga judi bola yang menyasar pasar Indonesia secara agresif. Perputaran uang dari ketiga situs ini dalam periode Januari hingga April 2026 saja tercatat mencapai sekitar Rp 1 triliun, atau setara Rp 260 miliar per bulan.
Kronologi Pengungkapan Kasus
Kasus ini mulai terbongkar ketika Dittipidsiber Bareskrim Polri melancarkan operasi pada pertengahan Juli 2026. Pada tanggal 13 dan 21 Juli, penyidik berhasil menangkap lima tersangka yang berperan dalam menyediakan infrastruktur keuangan bagi sindikat judi online tersebut.
Dari hasil pemeriksaan, terungkap modus yang cukup canggih: sindikat mendirikan perusahaan fiktif bernama PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT) untuk menampung dana deposit dan withdraw para pemain. Lima tersangka yang ditangkap sebelumnya memiliki peran yang terstruktur—mulai dari penghubung pencari direktur fiktif, direktur perusahaan shell company, pembuat legalitas perusahaan, hingga pengatur transaksi keuangan.
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Setyo Koes Heriyanto, menjelaskan bahwa FP merupakan otak di balik seluruh operasional. FP-lah yang memerintahkan tersangka lain untuk menjalankan tugas masing-masing dan memastikan kelancaran aliran dana perjudian.
Penyidik juga telah membekukan dana pada lima penyelenggara jasa pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp 51,99 miliar. Selain itu, disita pula delapan handphone, 17 token bank, buku tabungan, kartu ATM, hingga bundel cek bank sebagai barang bukti.
Pola Berulang: Penangkapan DPO Judol Lintas Negara
Penangkapan FP di Thailand bukan kali pertama Bareskrim memburu DPO perjudian online hingga ke luar negeri. Pola ini sudah berulang dan menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan kriminal di balik industri judi online ilegal:
- November 2024 — Dittipidsiber menangkap DPO berinisial HS di Filipina, yang berperan sebagai regional manager situs W88 untuk Indonesia. Perputaran uang dari sindikat tersebut mencapai Rp 1 triliun hanya dalam tiga bulan.
- Mei 2026 — Polri menggerebek markas judi online internasional di Jakarta, menangkap 321 warga negara asing (228 warga Vietnam, 57 warga Tiongkok, dan sisanya dari Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, serta Kamboja). Sindikat ini mengoperasikan setidaknya 75 platform taruhan.
- Juni 2026 — Dittipidum Bareskrim kembali menetapkan 287 WNA dan 4 WNI sebagai tersangka dalam operasi terpisah. Total deposit jaringan tersebut dilaporkan mencapai Rp 13,9 triliun.
Dari deretan kasus ini, satu benang merah yang konsisten terlihat: para dalang utama hampir selalu beroperasi dari luar negeri—Filipina, Thailand, Kamboja—sementara Indonesia dijadikan pasar utama dengan memanfaatkan perusahaan fiktif dan jasa pembayaran lokal sebagai kanal pencucian uang.
Skala Masalah: Angka yang Sulit Diabaikan
Data resmi menunjukkan betapa masifnya industri judi online ilegal yang menyasar Indonesia. Menurut laporan Kompas berdasarkan data penegak hukum, perputaran uang judi online di Indonesia sepanjang 2023 mencapai Rp 327 triliun—angka yang bahkan melampaui anggaran beberapa kementerian besar.
Data lain dari kajian akademis menyebut transaksi perjudian daring di Indonesia pada 2025 mencapai Rp 286,84 triliun dengan keterlibatan sekitar 8,8 juta pelaku dari berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan: sekitar 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, dengan 80 ribu di antaranya berusia di bawah 10 tahun.
Angka-angka ini menegaskan bahwa perjudian online bukan sekadar masalah kriminalitas biasa, melainkan ancaman sistemik yang menyentuh sektor ekonomi, perbankan, dan perlindungan anak sekaligus. Untuk konteks perbandingan, transaksi kripto di Indonesia yang baru saja meroket ke Rp 171 triliun masih jauh di bawah perputaran uang judi online.
Jerat Hukum yang Mengancam
Pelaku perjudian online di Indonesia menghadapi ancaman hukum yang tidak ringan. Pasal 303 KUHP mengancam pidana penjara maksimal 10 tahun bagi siapa pun yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian. Secara lebih spesifik, Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian.
Bagi pelaku lintas negara seperti FP, kompleksitas kejahatan siber yang melibatkan yurisdiksi internasional menambah lapisan tantangan tersendiri bagi penyidik. Namun mekanisme Interpol, kerja sama bilateral dengan kepolisian negara tetangga, serta koordinasi imigrasi terbukti efektif—setidaknya untuk menangkap para DPO yang selama ini merasa aman di balik perbatasan.
Menariknya, setiap kasus besar yang diungkap selalu menampilkan skema yang serupa: pemanfaatan perusahaan shell company, rekening bank atas nama pihak ketiga, dan payment gateway yang sah sebagai tameng operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum pidana, tetapi juga memerlukan pengawasan lebih ketat terhadap sektor jasa keuangan dan fintech.
Apa Artinya bagi Masyarakat
Keberhasilan menangkap FP patut diapresiasi, tetapi realitanya industri judi online bekerja seperti ekosistem yang terus bermutasi. Satu situs ditutup, puluhan bermunculan dengan domain baru. Satu DPO ditangkap, operator lain siap menggantikan posisinya.
Bagi masyarakat, kewaspadaan tetap menjadi benteng pertama. Situs-situs seperti Empire88, 1XBET versi ilegal, dan AJ8KEREN beroperasi dengan tampilan profesional yang menipu—dilengkapi customer service 24 jam, bonus deposit, hingga testimoni palsu. Mereka sengaja dirancang agar terlihat layaknya bisnis legal, padahal seluruh aliran dananya berada di luar pengawasan otoritas.
Langkah Bareskrim membekukan dana Rp 51,99 miliar dan mengajukan take down situs kepada Kementerian Komdigi adalah sinyal positif bahwa pendekatan multi-dimensi sedang diterapkan. Namun selama permintaan pasar masih tinggi dan celah regulasi di sektor pembayaran masih terbuka, perang melawan judi online akan terus menjadi pekerjaan rumah yang panjang bagi Indonesia.
