Bacotan Online – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peninjauan lapangan tersebut difokuskan untuk memastikan percepatan penyediaan infrastruktur dasar serta fasilitas sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan pengembangan.
Dalam agenda peninjauan tersebut, Dody memeriksa kondisi fisik bangunan ibadah Gereja Santa Theresia Ilwayab yang memerlukan perbaikan menyeluruh demi menjamin keselamatan dan kenyamanan warga saat beribadah. Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan pemugaran struktur bangunan gereja sekaligus melengkapinya dengan instalasi sanitasi terpadu serta pasokan listrik yang memadai.
Kementerian Pekerjaan Umum turut mengevaluasi fungsi penampungan air dan embung di sekitar permukiman warga Kampung Wanam. Infrastruktur penampungan air yang mengalami penurunan fungsi teknis diprioritaskan untuk diganti dan dihubungkan dengan jalur pipa distribusi baru, sehingga pasokan air bersih dapat menjangkau fasilitas publik maupun rumah tangga secara berkesinambungan.
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Distribusi Air Bersih
Kawasan Wanam ditetapkan sebagai bagian dari prioritas strategis ketahanan pangan nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, dengan alokasi pengembangan lahan mencapai 10.000 hektar. Program ini ditujukan untuk menciptakan sentra produksi pertanian terpadu di kawasan timur Indonesia dengan tetap mengoptimalkan potensi komoditas lokal seperti sagu dan kelapa.
Untuk menunjang kebutuhan suplai air pada kawasan pertanian tersebut, pemerintah menyiapkan alokasi pasokan air sebesar 160.000 meter kubik yang bersumber dari pemanfaatan air tanah dan rawa. Hingga akhir September 2026, pembangunan jaringan saluran irigasi rawa telah terealisasi sepanjang 125,6 kilometer dari total target perencanaan 179,1 kilometer.
Selain sektor pangan, kawasan Merauke juga diproyeksikan terintegrasi dengan pengembangan industri strategis melalui pendirian pabrik propelan oleh PT Pindad berkapasitas 1.250 ton per tahun di atas lahan seluas 226 hektar guna memperkuat ketahanan industri nasional.
Ruang Lingkup Evaluasi dan Penataan Kawasan Adat
Pembangunan infrastruktur berskala besar ini tetap diimbangi dengan proses evaluasi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejumlah elemen masyarakat melalui perwakilan organisasi sipil menyampaikan aspirasi terkait kepastian hak ulayat dan perlindungan wilayah adat Papua yang berada di sekitar area pelepasan kawasan hutan.
Menanggapi dinamika lapangan tersebut, pemerintah mengedepankan pendekatan dialogis dan audit teknis dalam tata kelola pemanfaatan ruang. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa penyediaan fasilitas dasar berupa akses air bersih, pembenahan sanitasi, dan perbaikan fasilitas umum di Wanam merupakan prioritas mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan warga lokal secara langsung.
