Bacotan Online – Sidang tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York menempatkan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai salah satu agenda prioritas. Forum internasional tersebut menyoroti kekhawatiran negara-negara berkembang terkait kendali riset dan komputasi global yang masih terkonsentrasi di segelintir negara maju.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan bahwa teknologi AI memiliki potensi besar dalam mempercepat inovasi medis, sains, serta ekspansi ekonomi. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa risiko terbesar timbul dari belum optimalnya akuntabilitas, pengawasan independen, serta transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma otomatis.
Guterres memaparkan data bahwa sepertiga populasi dunia saat ini belum memiliki akses internet yang memadai, kontras dengan belanja modal global sektor swasta untuk infrastruktur AI yang melampaui 500 miliar dolar AS per tahun. Sebagai langkah penyeimbang, PBB mengusulkan alokasi dana pembangunan kapasitas komputasi internasional senilai 3 miliar dolar AS dalam kurun dua hingga empat tahun ke depan.
Partisipasi Negara Berkembang dalam Pengembangan AI
Perwakilan dari sejumlah negara berkembang menegaskan pentingnya keterlibatan langsung dalam rantai inovasi teknologi global. Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan kawasan Global South tidak boleh sekadar menjadi lokasi pembangunan fasilitas data center atau pasar pengguna, melainkan harus dilibatkan secara setara dalam perumusan kebijakan dan inovasi.
Pernyataan serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner, yang mendorong keterlibatan ilmuwan lokal dalam perancangan model komputasi. Sementara itu, Perdana Menteri Belize John Briceño mengingatkan bahwa tata kelola teknologi yang tidak merata berisiko memperlebar disparitas kesejahteraan antarnegara.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut perkembangan AI sebagai frontier teknologi paling krusial saat ini, sehingga penguatan fondasi riset sains mutlak diperlukan. Langkah tersebut didukung Menteri Luar Negeri Jamaika Kamina Johnson Smith yang menyerukan bantuan investasi infrastruktur teknis dan pelatihan sumber daya manusia di kawasan berkembang.
Pembentukan Kerangka Regulasi dan Lembaga Pengawas
Sebagai implementasi awal, PBB mengesahkan pembentukan Independent International Scientific Panel on AI dan menyelenggarakan forum dialog tata kelola berkala. Sebanyak lebih dari 20 negara anggota telah mendaftarkan pusat penelitian nasional mereka untuk terintegrasi dalam jaringan pengembangan kapasitas teknologi di bawah naungan PBB.
Sejumlah delegasi negara turut mengajukan inisiatif regulasi lanjutan. Turki mendorong perumusan konvensi multilateral khusus mengenai AI, sedangkan delegasi Inggris mengusulkan kerangka operasional yang mengikat secara global. Di Timur Tengah, Pusat Internasional Riset dan Etika AI telah diresmikan di Riyadh di bawah naungan UNESCO.
Guterres menegaskan perlunya standardisasi pengawasan independen dan pembaruan arsitektur manajemen risiko AI agar implementasi teknologi tetap sejalan dengan kepentingan publik. Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menegaskan penutupan sesi bahwa kolaborasi multilateral menjadi kunci utama agar manfaat teknologi kecerdasan buatan dapat terdistribusi secara inklusif.
