Bacotan Online – Prancis sedang menghadapi gelombang protes pelajar terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Per Jumat 2 Oktober 2026, sekitar 400 sekolah menengah atas (lycée) di seluruh negeri ditutup atau terpaksa menghentikan kegiatan belajar. Lebih dari 2.000 orang, sebagian besar remaja belasan tahun, telah ditangkap sejak demonstrasi meletus di kawasan Paris pada akhir September lalu. Apa yang awalnya protes damai soal kondisi ruang kelas kini berubah menjadi kerusuhan nasional yang membuat pemerintahan Presiden Emmanuel Macron kewalahan.
Dari Kelas Penuh Sesak ke Jalanan Membara
Akar persoalannya sederhana namun mendasar: ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan guru pengganti, dan fasilitas sekolah yang rusak. Para pelajar menuntut perekrutan tenaga pengajar tambahan, peningkatan anggaran pendidikan, dan perbaikan kondisi belajar yang mereka sebut sudah di titik kritis.
Namun respons pemerintah yang dianggap lamban mengubah protes menjadi konfrontasi terbuka. Di Strasbourg, gas air mata menyelimuti jalanan saat polisi anti-huru-hara bentrok dengan pelajar. Di Marseille, kembang api ditembakkan ke arah barisan polisi. Di Rennes dan Toulouse, tong sampah dibakar dan barikade didirikan di depan gerbang sekolah. Di Paris, pelajar mengibarkan spanduk bertuliskan “Kami punya masa depan untuk dibangun, bukan untuk diderita.”
Yang membuat situasi semakin genting adalah laporan bahwa seorang kepala sekolah disiram bensin oleh demonstran, meskipun tidak sampai dibakar. Beberapa petugas pemadam kebakaran juga dilaporkan diserang saat berusaha memadamkan api.
Respons Keras Pemerintah dan Kontroversi Kekerasan Polisi
Pemerintah Prancis merespons dengan pengerahan masif pasukan CRS (polisi anti-huru-hara) dan gendarmerie mobile ke kota-kota besar. Menteri Pendidikan Edouard Geffray menyatakan bahwa keselamatan anak-anak terancam di jalanan dan mendesak para siswa kembali ke sekolah.
Namun pendekatan represif ini justru menuai kritik tajam. Amnesty International memperingatkan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap anak di bawah umur, menyatakan bahwa “pelajar harus dilindungi, bukan dipukul dengan tongkat.” Kementerian Dalam Negeri Prancis sendiri mengonfirmasi telah membuka tiga investigasi terkait dugaan kekerasan polisi terhadap demonstran remaja, termasuk penggunaan peluru karet (flash-ball) dan pentungan.
Di sisi lain, Menteri Kehakiman Gérald Darmanin justru mengusulkan agar orang tua siswa yang merusak properti diwajibkan membayar reparasi finansial. Darmanin juga menuduh gerakan protes telah disusupi oleh “pihak luar” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik.
Akar Masalah: Pemotongan Anggaran dan Krisis Guru
Di balik kerusuhan di permukaan, masalah struktural pendidikan Prancis sudah mengakar bertahun-tahun. Pemotongan anggaran pendidikan dalam rancangan budget 2027 menjadi pemicu langsung gelombang protes ini. Para pelajar dan serikat guru menilai bahwa pemerintahan Macron memprioritaskan penghematan fiskal di atas kualitas pendidikan.
Data yang beredar menunjukkan bahwa ribuan posisi guru di sekolah menengah tidak terisi, memaksa banyak kelas beroperasi tanpa pengajar tetap selama berminggu-minggu. Fasilitas fisik sekolah di beberapa daerah juga dalam kondisi memprihatinkan, dari toilet rusak hingga atap bocor. Situasi ini diperparah oleh inflasi yang menggerus daya beli keluarga, membuat isu pendidikan menjadi pemicu kemarahan sosial yang lebih luas.
Konteks politiknya juga penting. Prancis sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang signifikan. Krisis obligasi negara yang memburuk dan kebuntuan politik di parlemen membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Investor asing mulai menarik dana dari pasar surat utang Prancis, mempersulit posisi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran tambahan untuk sektor publik termasuk pendidikan.
Gelombang Protes Menyeberang ke Belgia
Dalam perkembangan terbaru yang mengkhawatirkan pemerintah, protes pelajar mulai menyeberang ke luar batas Prancis. Di kota Liège, Belgia, sejumlah pelajar sekolah menengah memulai aksi solidaritas pada Kamis 1 Oktober. Meskipun masih berskala kecil, penyebaran lintas negara ini menunjukkan bahwa isu kualitas pendidikan di Eropa Barat bukan masalah eksklusif Prancis.
Sejarah membuktikan bahwa protes pelajar di Prancis tidak pernah bisa dianggap enteng. Gelombang aksi mahasiswa 1968 nyaris menjatuhkan pemerintahan Charles de Gaulle. Pada 2006, protes pelajar berhasil memaksa pemerintah mencabut undang-undang ketenagakerjaan kontroversial CPE (Contrat Première Embauche). Pemerintahan Macron kini menghadapi ujian serupa: apakah mampu meredam amarah generasi muda tanpa mengorbankan reformasi fiskal yang dianggap perlu.
Jalan Panjang Menuju Solusi
Dengan tiga investigasi kekerasan polisi yang masih berjalan, ratusan sekolah ditutup, dan tekanan dari organisasi hak asasi manusia internasional, posisi pemerintah Prancis semakin sulit. Kubu oposisi kiri keras menolak tuduhan bahwa mereka memprovokasi kerusuhan, sementara para pelajar sendiri menunjukkan tanda-tanda belum akan mundur.
Beberapa siswa di kawasan Paris yang diwawancarai media internasional mengaku memilih menjauh dari lokasi protes karena eskalasi kekerasan, namun tetap mendukung tuntutan perbaikan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa di balik kekacauan, ada keluhan substantif yang tidak bisa diselesaikan dengan gas air mata dan penangkapan massal saja.
Prancis kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, kebutuhan menjaga ketertiban dan stabilitas fiskal. Di sisi lain, generasi muda yang menolak menjadi korban penghematan anggaran. Bagaimana pemerintahan Macron menavigasi krisis ini akan menentukan tidak hanya masa depan kebijakan fiskal Eropa, tetapi juga hubungan negara dengan warganya yang paling muda dan paling vokal.
