Bacotan Online – Pemerintah memetakan potensi aset bernilai luar biasa yang selama ini bersemayam di luar sistem perbankan nasional. Berdasarkan kalkulasi resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masyarakat Indonesia diperkirakan menyimpan sedikitnya 1.800 ton emas fisik secara mandiri di kediaman masing-masing, atau yang populer diistilahkan sebagai simpanan di bawah bantal. Dengan acuan harga logam mulia dunia dan kurs saat ini di kisaran Rp17.880 per dolar Amerika Serikat (AS), timbunan aset tersebut ditaksir menembus angka 252 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp4.500 triliun.
Angka fantastis ini sontak memicu perbandingan mencolok dengan posisi cadangan devisa emas resmi milik Bank Indonesia (BI). Data resmi otoritas moneter mencatat cadangan emas BI hanya berada di kisaran 70 hingga 78 ton. Artinya, akumulasi logam mulia yang dikuasai rumah tangga di Tanah Air mencapai lebih dari dua puluh kali lipat cadangan emas bank sentral. Jika seluruh volume tersebut diintegrasikan ke dalam ekosistem keuangan terstruktur, posisi cadangan emas nasional di atas kertas sanggup melompati banyak negara besar dan bertengger tepat di bawah Amerika Serikat (8.133 ton) serta China (2.331 ton).
Peta Jalan Bank Bulion dan Target Mobilisasi 20 Persen
Besarnya timbunan aset yang mengendap tanpa menghasilkan produktivitas ekonomi mendorong otoritas meluncurkan ekosistem perdagangan dan perbankan emas terpadu. Momentum ini ditandai dengan peresmian Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di Jakarta, yang dipimpin oleh Selfie Dewiyanti sebagai ketua asosiasi. Kehadiran wadah ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang kemudian ditindaklanjuti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerbitan regulasi teknis POJK Nomor 17/2024 mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion.
Pemerintah menargetkan agar lembaga keuangan tidak sekadar menjadi tempat gadai konvensional, melainkan bertransformasi menjadi bullion bank penuh. Dua entitas perbankan dan jasa keuangan pelat merah yang telah memegang izin layanan bulion perdana adalah PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Saat ini, PT Pegadaian telah mengelola sekitar 153 ton stok emas titipan masyarakat, sementara BSI mengelola sekitar 20 ton.
Kendati demikian, total 173 ton yang terhimpun saat ini belum ada apa-apanya dibanding total potensi yang terserak di masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas memberikan target awal: perbankan nasional wajib sanggup menarik minimal 20 persen dari 1.800 ton emas rumahan tersebut ke dalam instrumen keuangan resmi. Mobilisasi seperlima bagian itu setara dengan 360 ton emas atau likuiditas senilai sekitar 50,4 miliar dolar AS (mendekati Rp900 triliun).
Mengubah Logam Menganggur Menjadi Likuiditas Produktif
Secara ekonomi makro, menyimpan emas batangan di brankas rumah tangga atau lemari pribadi pada dasarnya menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai idle asset atau modal mati. Pemilik emas memang terlindungi dari penurunan nilai tukar rupiah, tetapi aset tersebut tidak memutar roda perekonomian, tidak menciptakan lapangan kerja, dan tidak mendatangkan imbal hasil berkala bagi pemiliknya kecuali saat dijual kembali.
Melalui sistem bullion bank yang matang, peta permainan berubah secara mendasar. Masyarakat yang memiliki emas fisik tidak hanya sekadar menyimpannya di fasilitas safe deposit box berbayar, melainkan dapat menempatkannya dalam bentuk deposito emas berjangka yang menghasilkan imbal hasil (yield) nyata berdenominasi gram emas. Emas yang terhimpun kemudian dapat dipinjamkan (gold lending) kepada industri manufaktur perhiasan, perajin lokal, hingga industri semikonduktor dengan biaya modal yang jauh lebih efisien.
Langkah ini sekaligus memperkuat rantai pasok hilirisasi mineral domestik. Pasokan emas batangan standar kemurnian 99,99 persen dari produsen dalam negeri, sebagaimana langkah strategis Antam memborong konsentrat emas Freeport untuk mencukupi kebutuhan pabrik pengolahan lokal, dapat langsung terserap dan berputar di dalam pasar finansial domestik tanpa perlu dikirim ke pusat perdagangan luar negeri seperti Singapura atau London.
Pelajaran Berharga dari Kegagalan Awal Skema Emas India
Meskipun cetak biru bank bulion terdengar sangat menjanjikan di atas kertas, merayu masyarakat agar mau menyerahkan fisik emas simpanannya ke bank bukanlah perkara gampang. Indonesia perlu berkaca secara cermat pada pengalaman India, negara dengan tradisi kepemilikan emas rumah tangga terbesar di dunia yang diperkirakan melampaui 25.000 ton.
Pada 2015, Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan Gold Monetisation Scheme (GMS) dengan target serupa: memobilisasi emas menganggur milik kuil dan masyarakat ke dalam sistem perbankan. Namun, dalam tahun-tahun pertama pelaksanaannya, serapan program tersebut sangat minim dan meleset jauh dari proyeksi. Terdapat dua batu sandungan kultural dan teknis yang patut dijadikan pelajaran bagi regulator di Indonesia.
Pertama, faktor bentuk dan sentimentalitas perhiasan. Mayoritas emas yang disimpan masyarakat India—dan juga keluarga Indonesia—berupa perhiasan dengan berbagai tingkat kadar kemurnian (18 hingga 22 karat), bukan batangan murni 24 karat. Ketika dimasukkan ke dalam skema bank bulion, perhiasan tersebut wajib dilebur untuk diuji kemurniannya dan dicetak ulang menjadi batangan standar. Pemilik kehilangan nilai estetika, nilai sejarah keluarga, dan biaya pembuatan (making charge) yang dulunya mereka bayar mahal di toko emas.
Kedua, kecurigaan terhadap otoritas fiskal. Di banyak negara berkembang, motivasi utama masyarakat menumpuk emas fisik di rumah adalah menjaga anonimitas kekayaan. Ketika mereka diminta mendaftarkan ratusan gram emas ke bank resmi, kekhawatiran terbesar yang langsung mencuat adalah potensi pelacakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta pertanyaan mengenai asal-usul perolehan aset pada surat pemberitahuan tahunan.
Ujian Kepercayaan di Tengah Turbulensi Finansial
Bagi masyarakat kelas menengah Indonesia, emas fisik telah lama menjadi benteng pertahanan terakhir dari erosi daya beli. Ketika bayang-bayang perlambatan ekonomi mengintai dan publik mencermati beratnya tantangan makroekonomi mengejar target pertumbuhan tinggi, memegang langsung emas batangan memberikan rasa aman psikologis yang tidak bisa digantikan oleh selembar sertifikat digital perbankan.
Masyarakat tidak menghadapi risiko pihak ketiga (counterparty risk) saat emas berada di genggaman sendiri. Sebaliknya, menaruh emas di institusi keuangan menuntut kepastian mutlak bahwa emas fisik tersebut benar-benar dialokasikan secara riil satu banding satu (allocated physical gold), bukan sekadar klaim kertas perbankan yang bisa mengalami gagal serah saat terjadi krisis likuiditas.
Selain faktor keamanan sistemik, transparansi biaya menjadi penentu utama minat nasabah. Selama ini, masyarakat ritel yang mencermati volatilitas harga emas Antam di pasar ritel kerap mengeluhkan tingginya selisih harga jual dan beli kembali (spread buyback), ditambah biaya titip tahunan di platform tabungan emas digital. Apabila bunga atau bagi hasil yang ditawarkan bank bulion Pegadaian atau BSI tergerus oleh beban administrasi dan potongan pajak yang rumit, dorongan masyarakat untuk memindahkan emas dari bawah bantal dipastikan padam sejak awal.
Menanti Eksekusi: Insentif Riil Menentukan Nasib 1.800 Ton
Peta jalan yang digagas pemerintah lewat pendirian IBMA dan operasionalisasi bank bulion merupakan terobosan struktural yang sudah lama dinantikan sektor keuangan Indonesia. Potensi dana mengendap Rp4.500 triliun adalah amunisi luar biasa jika berhasil dikonversi menjadi motor pembiayaan produktif yang likuid.
Namun, kunci keberhasilan kebijakan ini tidak berada pada besarnya retorika angka di atas podium seminar, melainkan pada rancang bangun insentif yang ditawarkan kepada rakyat pemilik emas. Pemerintah dan konsorsium bank bulion harus menjamin tiga pilar utama: kemudahan pengujian fisik tanpa merugikan pemilik perhiasan, jaminan pembebasan friksi pajak bagi deposan kecil hingga menengah, serta kepastian bahwa emas batangan fisik dapat ditarik kembali sewaktu-waktu secara instan tanpa birokrasi berbelit.
Tanpa keberanian menghadirkan insentif yang benar-benar menguntungkan dibanding menyimpan di lemari pribadi, 1.800 ton harta karun tersebut kemungkinan besar akan tetap setia berdiam di bawah bantal keluarga Indonesia.
