Kacamata pintar terlihat seperti kacamata biasa, tetapi kamera, mikrofon, dan koneksi AI di dalam bingkainya membuat orang di depan pemakai sulit mengetahui kapan mereka direkam. Di India, persoalan itu bukan lagi skenario masa depan. Sebuah rekaman demonstran transgender menjadi bahan olok-olok viral, sementara penggunaan perangkat serupa oleh polisi pada aksi mahasiswa memicu perkara mengenai privasi dan kebebasan berkumpul.
Dua kasus tersebut memperlihatkan masalah yang sama dari dua arah: seseorang mungkin terekam tanpa memahami bahwa kamera sedang aktif, lalu kehilangan kendali atas gambar wajah, ucapan, dan konteks keberadaannya. Risiko itu tidak berhenti ketika video pertama dihapus karena salinan dapat menyebar, dipotong, atau dijadikan bahan meme AI.
Dari percakapan singkat menjadi perundungan massal
Laporan MIT Technology Review mendokumentasikan pengalaman Shubnam, desainer grafis dan pendidik transfeminin berusia 38 tahun. Saat mengikuti protes di Delhi pada musim semi 2026, Shubnam didatangi kreator konten yang mempertanyakan pakaiannya. Shubnam baru mengetahui percakapan itu direkam memakai kacamata pintar Meta setelah seorang teman mengirimkan video Instagram beberapa hari kemudian.
Video tersebut diedit menjadi konten ejekan, meraih jutaan penayangan, lalu menyebar ke X dan YouTube beserta komentar transfobik, video reaksi, dan meme buatan AI. Dampaknya konkret: Shubnam mengatakan tidak lagi mengenakan sari di luar lingkungannya. Kasus ini menunjukkan bahwa kerugian bukan sekadar “wajah masuk kamera”, melainkan bagaimana rekaman dapat dipisahkan dari konteks, diberi narasi oleh pengunggah, lalu diperbanyak oleh sistem rekomendasi.
Hukum India mempunyai delik untuk voyeurisme dan penyebaran gambar intim, tetapi perlindungannya tidak otomatis pas untuk orang yang direkam di ruang publik lalu dipermalukan. Digital Personal Data Protection Act 2023 juga mengecualikan pemrosesan oleh individu untuk tujuan personal atau domestik. Akibatnya, menentukan dasar hukum, pihak pengendali data, dan jalur pemulihan dapat lebih rumit daripada sekadar mengatakan semua perekaman tanpa izin pasti ilegal.
Ketika pemakainya adalah polisi
Kontroversi kedua terjadi pada demonstrasi mahasiswa di Jantar Mantar yang dimulai 20 Juni 2026. Gugatan kepentingan publik yang diajukan mantan presiden serikat mahasiswa JNU, Aishe Ghosh, menuduh polisi memotret dan merekam demonstran terus-menerus, termasuk ketika mereka makan, beristirahat, dan mendapat bantuan medis. Petisi juga menyebut ancaman untuk mengirim gambar mahasiswa kepada orang tua dan kampus mereka.
Peliputan independen The Hindu melaporkan personel terlihat memakai kacamata pintar Meta, di samping van pengawasan dan pengenalan wajah berbantuan AI. Namun, penting membedakan bukti dari tuduhan: Delhi Police membantah sedang memata-matai dan menyatakan videografi dilakukan untuk ketertiban serta keselamatan. Pengadilan belum memutus bahwa pemakaian kacamata itu melanggar hukum.
Pada 28 Juli, Delhi High Court menyarankan isu pengawasan yang lebih luas diajukan melalui perkara baru setelah protes berakhir. Artinya, persoalan pokok—dasar hukum perekaman massal, masa simpan, akses, pemakaian pengenalan wajah, dan pemusnahan data—belum memperoleh jawaban final dalam perkara tersebut.
Kerangka konstitusionalnya sebenarnya sudah ada. Dalam putusan K.S. Puttaswamy 2017, Mahkamah Agung India mengakui privasi sebagai hak fundamental. Intervensi negara terhadap privasi harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, bersifat perlu dan proporsional, serta disertai perlindungan dari penyalahgunaan. Sengketa Jantar Mantar menunjukkan jurang antara prinsip itu dan aturan operasional perangkat yang dapat merekam dari sudut pandang petugas.
Lampu putih bukan persetujuan
Meta menyatakan lampu capture di bagian depan menyala ketika foto atau video diambil. Jika lampu tertutup, kamera seharusnya dinonaktifkan. Perusahaan juga meminta pemakai memberi tahu orang di sekitar, berhenti bila ada yang menolak, dan mematikan perangkat di ruang sensitif seperti toilet, ruang ganti, sekolah, tempat ibadah, atau ruang dokter.
Namun, indikator adalah pemberitahuan teknis, bukan persetujuan. Orang harus lebih dulu mengenali titik putih kecil sebagai tanda kamera aktif, sempat melihatnya, dan mempunyai posisi aman untuk menolak. Itu tidak selalu terjadi di kerumunan atau ketika perekam adalah aparat. Perbedaannya penting: fitur produk mengurangi peluang rekaman tersembunyi, tetapi tidak menentukan apakah tujuan, penyimpanan, analisis wajah, atau penyebarannya sah.
Apa artinya bagi Indonesia?
Indonesia tidak perlu menunggu kasus identik. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memasukkan pemerolehan, pengumpulan, penyimpanan, penampilan, penyebarluasan, dan pengungkapan sebagai pemrosesan data. Penjelasannya juga menyebut gambar wajah sebagai data biometrik apabila memungkinkan identifikasi unik.
Namun, kesimpulan hukumnya harus hati-hati. UU PDP mengecualikan pemrosesan oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Pasal 17 mengatur pemasangan alat pengolah data visual di tempat umum—untuk keamanan, pencegahan bencana, atau pengaturan lalu lintas, wajib ada informasi, dan pada umumnya tidak dipakai mengidentifikasi seseorang—tetapi kacamata yang bergerak tidak sama persis dengan CCTV yang “dipasang”. Belum ditemukan putusan Indonesia yang secara khusus menguji kacamata pintar dalam situasi ini.
Bagi organisasi, media, penyelenggara acara, sekolah, dan aparat, tiga pertanyaan praktis lebih berguna daripada mengandalkan lampu indikator:
- Untuk apa direkam? Nyatakan tujuan dan dasar pemrosesan sebelum pengambilan gambar, bukan setelah video diprotes.
- Ke mana data pergi? Tetapkan siapa yang dapat mengakses, apakah dianalisis dengan pengenalan wajah atau AI, berapa lama disimpan, dan kapan dimusnahkan.
- Bagaimana orang menolak atau meminta penghapusan? Sediakan jalur yang terlihat dan dapat digunakan tanpa memaksa korban memburu setiap unggahan ulang.
Untuk pemakai individu, aturan minimumnya sederhana: jangan merekam diam-diam, minta izin sebelum mengunggah orang yang dapat dikenali, dan matikan perangkat di ruang yang mengandung ekspektasi privasi tinggi. Jika menemukan video diri sendiri, simpan URL, tangkapan layar, waktu unggah, nama akun, serta permintaan penghapusan sebelum konten berubah atau hilang.
Pelajaran dari India bukan bahwa semua kacamata pintar harus dilarang. Perangkat ini dapat membantu dokumentasi hands-free, navigasi, dan aksesibilitas. Masalahnya muncul ketika desain yang nyaris tak terlihat dipadukan dengan distribusi instan dan analisis AI, sementara tanggung jawab dibebankan kepada orang yang bahkan tidak sadar sedang menjadi data. Di titik itu, kebijakan perekaman, retensi, dan keberatan harus sama terlihatnya dengan kameranya.
Untuk memperkuat perlindungan akun yang menampung rekaman, baca juga perbandingan password manager dan authenticator. Perkembangan teknologi lain tersedia di arsip Teknologi & AI Bacotan.
