Bacotan Online – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mematangkan perombakan fundamental dalam tata kelola anggaran dan pembiayaan operasional institusi. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam skema baru yang tengah digodok, LPS mengusulkan pergeseran paradigma penganggaran dari Standar Biaya Masukan (SBM) konvensional menuju Standar Biaya Keluaran (SBK) berbasis capaian kinerja (performance-based budgeting), yang ditargetkan mulai berlaku secara penuh pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027.
Perubahan tata kelola ini bukan sekadar penyesuaian administratif internal, melainkan restrukturisasi akuntabilitas yang meningkatkan posisi hukum ketentuan LPS. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu memaparkan bahwa reformasi anggaran ini dirancang dengan masa transisi dua tahun agar kesinambungan operasional lembaga tetap terjaga optimal di tengah perluasan mandat baru penjaminan polis asuransi.
Diferensiasi SBM dan SBK: Menyelaraskan Rutinitas dan Tugas Berisiko Tinggi
Dalam pemaparannya di hadapan parlemen, Anggito menggarisbawahi bahwa instrumen SBM tidak serta-merta dihapuskan seluruhnya dari sistem pembukuan lembaga. SBM tetap dipertahankan sebagai pedoman pagu biaya untuk kegiatan operasional rutin yang bersifat administratif dan logistik. Komponen belanja seperti perjalanan dinas domestik maupun internasional, konsumsi rapat kerja, honorarium narasumber, penyediaan fasilitas umum perkantoran, pengadaan lisensi teknologi informasi pendukung, hingga operasional manajemen sumber daya manusia tetap mengacu pada plafon biaya masukan yang terukur.
Sebaliknya, pengenalan instrumen SBK akan difokuskan secara presisi pada pelaksanaan mandat fungsional bernilai strategis tinggi. Lingkup kegiatan yang akan diatur menggunakan standar biaya berbasis kinerja meliputi riset terapan makroprudensial, kegiatan inspeksi dan pengawasan perbankan, perumusan regulasi sektoral, penegakan hukum dan investigasi keuangan, proses audit forensik, hingga mandat mitigasi penyelamatan bank gagal serta perusahaan asuransi bermasalah.
Pendekatan berbasis hasil keluaran ini memastikan setiap alokasi anggaran memiliki korelasi langsung dengan tingkat efektivitas intervensi LPS di pasar keuangan. Hal ini sejalan dengan pengetatan standar kehati-hatian global yang dibahas dalam kerangka mitigasi risiko perbankan Komite Basel, di mana transparansi tata kelola otoritas pengawas menjadi pilar stabilitas sistem.
Eskalasi Hukum: Dari Keputusan Internal Menuju Regulasi Formal Mengikat
Salah satu poin krusial yang ditegaskan LPS adalah peningkatan derajat yuridis dari regulasi pembiayaan ini. Sebelumnya, ketentuan standar biaya internal LPS hanya diatur melalui instrumen Keputusan Dewan Komisioner (KDK) yang bersifat administratif internal. Berdasarkan UU P2SK, otoritas regulator diwajibkan menaikkan derajat kebijakan tersebut menjadi Peraturan LPS (PLPS) yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, setara dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Kenaikan status menjadi peraturan formal ini memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi jajaran pelaksana LPS dalam mengeksekusi anggaran. Langkah ini juga menutup celah multitafsir audit kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa depan. Hal ini sangat relevan mengingat tanggung jawab LPS kini tidak lagi terbatas pada penjaminan simpanan nasabah perbankan semata, melainkan mencakup mandat Program Penjaminan Polis (PPP) yang berkaitan erat dengan ketahanan modal dan tingkat solvabilitas industri asuransi nasional.
Tolok Ukur Ganda: Komparasi Domestik dan Standar Resolusi Internasional
Dalam menetapkan batas kewajaran belanja, LPS menerapkan sistem perbandingan ganda (dual benchmarking) yang komprehensif, mencakup dua pilar utama:
- Praktik Domestik: Menjadikan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai acuan utama dalam menentukan standar biaya operasional umum guna menjaga paritas dan kesetaraan antar-regulator di sektor keuangan nasional.
- Praktik Internasional: Mengadopsi standar global (international best practices) dari institusi penjamin simpanan dunia seperti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan panduan International Association of Deposit Insurers (IADI), khususnya untuk pelaksanaan fungsi resolusi perbankan dan penanganan krisis likuiditas darurat.
Anggito menegaskan bahwa tolok ukur internasional sangat krusial dalam situasi krisis perbankan. Ketika LPS dihadapkan pada penanganan bank sistemik yang mengalami kegagalan, tindakan resolusi seperti pembentukan bank perantara (bridge bank), pengalihan aset dan liabilitas (purchase and assumption), hingga penunjukan tim likuidasi atau bank penampung menuntut kecepatan eksekusi dalam hitungan jam. Prosedur penanganan darurat tersebut secara karakteristik tidak memungkinkan untuk melalui proses tender atau lelang pengadaan barang dan jasa konvensional yang memakan waktu berbulan-bulan.
Oleh karena itu, instrumen SBK yang berbasis pada praktik internasional dirancang untuk memberikan fleksibilitas terukur bagi LPS dalam mengambil keputusan penyelamatan kilat tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan akuntabilitas keuangan publik, sebagaimana efisiensi anggaran negara yang diterapkan pada skema efisiensi pembiayaan publik dan alokasi anggaran APBN.
Masa Transisi Dua Tahun Menuju Implementasi RKAT 2027
Penerapan penuh sistem SBK pada penyusunan RKAT 2027 memberikan ruang konsolidasi selama dua tahun bagi LPS untuk menyusun basis data historis pembiayaan, merumuskan indeks biaya per aktivitas secara akurat, dan melatih unit kerja dalam merancang indikator kinerja utama (key performance indicators) yang kuantitatif. Masa transisi bertahap ini meminimalisasi risiko disrupsi operasional harian.
Langkah modernisasi tata kelola anggaran ini menegaskan kesiapan LPS sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam merespons volatilitas makroekonomi dan potensi rambatan krisis. Dengan regulasi formal yang transparan dan berbasis kinerja, LPS memperkuat fondasi kelembagaan dalam menjaga rasa aman jutaan nasabah perbankan serta pemegang polis asuransi di seluruh pelosok Indonesia.
