Bacotan Online – Bayang-bayang kelam konflik bersenjata kembali menghantui wilayah Tanduk Afrika. Ketegangan eskalatif yang mencuat baru-baru ini melayangkan keresahan mendalam terkait kemungkinan rapuhnya komitmen perdamaian (peace deal) yang telah disepakati empat tahun lalu pasca-perang sipil yang memporak-porandakan wilayah regional Tigray di bagian utara Ethiopia.
Potret Kelam: Rapuhnya Perjanjian Damai yang Tak Kunjung Membumi
Gencatan senjata yang mengakhiri salah satu konflik paling berdarah di abad ke-21 yang telah merenggut ratusan ribu nyawa tampaknya belum menyentuh garis titik api (flashpoints) struktural secara utuh. Laporan intelijen dari lembaga independen memotret peningkatan kembali keaktifan militer (troop mobilization) dari kubu-kubu faksi bersenjata lokal di tingkat distrik, sembari menebar retorika pergerakan sentimen nasionalisme primordial (primordial ethnic nationalism) di media penyiaran regional.
Faktor esensial lainnya yang memperburuk keadaan adalah proses pemulihan ekonomi kawasan (reconstruction agenda) yang masih jauh panggang dari api ekspektasi. Banyak veteran kombatan yang kembali ke desanya meresa tertelantarkan akibat lambannya program rehabilitasi pasca-konflik. Lambatnya re-integrasi ekonomi dan minimnya lapangan pengerjaan membuka ruang kembali bagi masuknya paham ekstremis pemicu sengketa sosial militer baru antara penguasa wilayah (regional authorities) melawan sentral pemerintah Addis Ababa.
Masalah Perebutan Wilayah: Bom Waktu Barat Tigray
Inti di balik tidak stabilnya fondasi persetujuan Pretoria tahun 2022 adalah wilayah persengketaan lahan fertil strategis (disputed fertile territories) di bagian barat Tigray, yang hingga detik ini masih didominasi kontrol milisi Amhara. Kegagalan melakukan tata batas administratif yang memenuhi asas keadilan menurut interpretasi tiap ras wilayah menimbulkan efek trench warfare politics; para politisi lebih senang bersiap berperang sekadar untuk memastikan hegemoni elektoral sukunya tetap aman dalam perolehan lumbung-lumbung gandum kawasan utara.
Tanpa penyelesaian konstitusional yang dipayungi keterlibatan (mediation) pengamat-pengamat internasional independen seperti Uni Afrika, ancaman perang perebutan area ini siap merusak semua bentuk relasi rekonsolidasi yang sedang ditata dengan anggaran hutang pinjaman internasional senilai miliaran dolar AS.
Krisis Kemanusiaan: Mengubur Opsi Perang Adalah Mandatori Eksistensial
Krisis ekonomi struktural serta musim kekeringan panjang membuat ratusan ribu kepala warga masih terperangkap dalam kelaparan berstatus darurat gizi (emergency famine level). Program bantuan PBB maupun organisasi internasional, bagaimanapun juga, membutuhkan koridor keselamatan (humanitarian corridors) yang tak lekang dari teror peluru nyasar.
Fakta sejarah telah mencatat bahwa opsi pendekatan operasi militer terhadap urusan politik sosial Tigray tidak pernah menghadirkan kemenangan teknikal secara nyata bagi pemerintah rezim pusat ataupun otonomi mutlak pihak separatis, yang terjadi murni defisit peradaban bangsa yang memukul mundur prospek demografis dari generasi warga mudanya sendiri selama satu dekade ke belakang. Maka dari itu, mengembalikan konflik ke meja lobi politik, seburuk apapun interupsinya, adalah hal mandatori operasional, ketimbang membiarkan Ethiopia menyusut kembali menjadi panggung parade senapan genosida di mata dunia barat.
